Sukabumi Salah Satu Penghasil Emas Terbesar, Aliansi Indonesia : Triliunan Rupiah Hasil Tambang Menguap?
Sukabumi, Media Aliansi Indonesia - Kisruh antara PT Bojongasih Sukabumi dengan Pengurus DPC APRI (asosiasi penambang rakyat Indonesia) Kab. Sukabumi belum juga selesai. Belum lama ini, PT Bojongasih melalui kuasa hukumnya melaporkan adanya dugaan kegiatan pertambangan, penguasaan lahan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan nilai kerugian sekitar Rp 100 juta, kepada Reskrim Polres Sukabumi.
Adanya laporan kepada polisi soal dugaan penguasaan lahan oleh oknum masyarakat (penambang rakyat) untuk kepentingan pertambangan di Blok Cihaur 5 HGU PT Bojongasih di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, menjadi perhatian Tim DPP Lembaga Aliansi Indonesia dan DPC Kab. Sukabumi melakukan investigasi lapangan, diantaranya Koornas TIPIKOR Agustinus P.G.SH, Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Divisi KGS DPC Kab. Sukabumi Pupung Puryanto dan Ketua Basus 88 DPC Kab. Sukabumi Yogi Kurnia.
Advertisement
Baca juga: Program PTSL Desa Girimukti Dinilai Gagal, Ratusan Juta Uang Warga Menguap?
Agustinus P.G, SH selaku Ketua Tim dan juga Koornas Bidang Tipikor menjelaskan, Kabupaten Sukabumi memiliki hasil tambang yang luar biasa. Didalamnya ada sekitar 24 kandungan logam, khususnya emas. Khusus wilayah HGU PT Bojongasih di Desa Cihaur harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah, khususnya aparat penegak hukum.
“Yang saya tau, tanah Sukabumi memiliki kandungan logam mulia dan emas terbesar di Indonesia. Karena besarnya sumber daya alam di sini khususnya emas, lokasi lahan yang sebagian besar di kuasai oleh negara tersebut, banyak perusahaan besar dan investor asing melakukan penambangan. Bahkan kuat dugaan HGU yang diberikan pemerintah kepada pihak swasta, ada yang disalah gunakan. HGU nya perkebunan, prakteknya pertambangan,” jelas Agus.
Advertisement
Terkait adanya kisruh antara PT Bojongasih Sukabumi dengan penambang rakyat RMC-GPS (Responsible Minding Community – Generasi Penambang Sejahtera) binaan APRI (Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia) Kab. Sukabumi, lanjut Agus, sebenarnya bukan merupakan hal yang harus diperdebatkan. Putra, Putri dan Penambang Rakyat asli Sukabumi juga mempunyai hak akan hasil bumi leluhurnya.
“Saya berpendapat, lahan HGU yang dikuasai oleh PT Bojongasih Sukabumi puluhan bahkan bisa saja luasnya ratusan hektar. Hasil investigasi kami, masyarakat yang sebagian besar merupakan penambang di lokasi ini hanya menguasai 2 sampai 3 hektar saja. Pemerintah harus tegas melihat permasalahan ini, jangan sampai ada kesan PT Bojongasih Sukabumi diadu domba oleh para penambang,” harapnya.
Terkait lahan atau zona tambang rakyat dan perizinannya, jelas Agustinus, Pemerintah Pusat khususnya harus tegas. Jika melihat hirarki perundang-undangan, Pancasila sila ke 5 dan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, jelas isinya Bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah, swasta dan para penambang rakyat harus bisa duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini.
Advertisement
Baca juga: LAI Jateng Adakan Halal Bi Halal, Kornas Tipikor Berikan Pembekalan
“Hasil investigasi kami, puluhan bahkan ratusan tambang dengan berbagai macam tipe dan hasil tambangnya, kuat dugaan, ratusan miliar bahkan triliunan rupiah hasil tambang setiap tahunnya diduga menguap di Kabupaten Sukabumi yang mestinya bisa menjadi pendapatan negara dan PAD Kab. Sukabumi. Keterlibatan oknum pejabat dan aparat penegak hukum juga tidak menutup kemungkinan ikut bermain? Kita masih mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait agar memenuhi unsur untuk kita lapor ke APH,” tegas Agustinus, yang belum lama ini melaporkan Bupati Bogor ke KPK RI.
Saya sedih dan miris melihat kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Sukabumi, lanjut Agustinus, menurutnya sumber daya alam dan tambangnya sangat memiliki potensi yang sangat luar biasa, banyak destinasi wisata yang indah, perkebunannya juga subur, hasil lautnya mempuni. Kabupaten Sukabumi memiliki jumlah ormas/ lembaga masyarakat yang paling banyak di Indonesia. Kaum milenial harus berani lebih kritis dan berjuang membangun Kabupaten Sukabumi agar lebih maju lagi.