Riau 69 Tahun: Kaya Sumber Daya, Miskin Tata Kelola?

Oleh: Edi Basri

Kalau hendak mencari muara,  
Jangan lupakan hulu sungainya.  
Kalau hendak membangun Riau tercinta,  
Benahi dahulu tata kelolanya.

Hari Jadi Provinsi Riau ke-69 seharusnya menjadi momentum untuk bersyukur sekaligus bercermin. Bukan sekadar seremoni, panggung hiburan, atau perlombaan tahunan, tetapi saat yang tepat untuk bertanya dengan jujur: ke mana arah pembangunan Riau sedang dibawa?

Riau bukanlah provinsi miskin. Negeri ini dianugerahi minyak dan gas bumi, perkebunan kelapa sawit, hasil hutan, perikanan, serta letak geografis yang sangat strategis. Selama puluhan tahun Riau menjadi salah satu penyumbang penting bagi perekonomian nasional.

Namun ironi itu masih terasa hingga hari ini. Daerah yang kaya sumber daya justru masih menghadapi berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

APBD Mengerucut, Kebutuhan Rakyat Membesar

Hari ini kemampuan fiskal daerah sedang menghadapi tekanan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu tumbuh sebagaimana yang diharapkan, sementara kebutuhan belanja terus meningkat. Ruang fiskal yang semakin mengerucut membuat pemerintah daerah semakin terbatas dalam membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Padahal, APBD bukan sekadar angka. APBD adalah harapan masyarakat.
Ketika ruang fiskal menyempit, yang tertunda bukan hanya proyek pembangunan, tetapi juga harapan rakyat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik.

Namun ada sebuah paradoks yang harus kita renungkan bersama.