Terkait Advokasi Kebijakan, Mahasiswa Unsri Gali Ilmu Investigasi Pelaporan Pada Lembaga Aliansi Indonesia BPAN Sumsel

PALEMBANG, Aliansinews –

Sebanyak 8 (delapan) perwakilan Mahasiswa Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Sriwijaya (Unsri) berkunjung ke kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan (Sumsel) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Badan Penelitian Aset Negara (BPAN),

kedatangan mereka dalam rangka melaksanakan tugas mata kuliah untuk mewawancarai Instansi atau Lembaga mengenai Advokasi Kebijakan. Sekaligus untuk menggali ilmu tentang investigasi metode pelaporan yang ada di masyarakat mengenai suatu kasus tertentu.

Advertisement

Baca juga: Tekan Tindak Kriminalitas, Kapolres Musi Rawas Buka Latpraops Pekat I Musi 2024

Ketua DPD LAI BPAN Sumsel, Syamsudin Djoesman mengatakan, Lembaga Aliansi Indonesia adalah Badan Penelitian Aset Negara merupakan organisasi masyarakat yang independent, kebetulan kita merupakan pengurus untuk wilayah Sumsel, kalau untuk DPP Pusat kita bermarkas di Jakarta Timur didaerah Pondok Gede.

“Kami dari Lembaga Aliansi ini adalah sosial control masalah kebijakan, masalah korupsi, intinya apapun yang terjadi tentang penyelenggaraan negara, kami akan siap kritisi, karena kami punya visi, misi dan motto. Dengan motto kami, 1. Menyelamatkan Aset Negara, 2. Menegakkan Keadilan dan Kebenaran, 3. Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena Lembaga aliansi Indonesia ini Lembaga Nasional punya cabang dari Aceh sampai Papua. Begitu pun di Sumsel, alhamdullilah kita mempunyai cabang cabang di daerah,” ungkap Syamsudin, didalam ruang kantor LAI BPAN Sumsel, Rabu (06/03/24).

Advertisement

Untuk proses advokasi itu begini, lanjut Syamsudin, setiap masyarakat menemukan kesalahan penyelenggaraan baik itu instansi pemerintah atau swasta, melalui LAI BPAN Sumsel kita akan memberikan pengarahan, kalau seandainya masalah tindak pidana dimana penegak hukum sudah jelas kita bersinergi dengan Kepolisian, Kejaksaan. Selain itu kita juga bersinergi dengan Pemerintah Daerah Sumsel, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten, seandainya karena tindak pidana yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) itu sudah ada Polisi Pamong Praja, jelas Syamsudin.

“Bicara tentang Lembaga, kita harus banyak link dan kenalan orang hebat, bukan kita merasa sombong dan jumawa, karena hal ini akan mempermudah jaringan kita untuk masuk ke suatu masalah dan mencarikan solusinya. Disamping itu Aliansi Indonesia mempunyai Website, disitu akan ditemukan semua kepengurusan DPD seluruh Indonesia, Pengurus Aceh, Papua, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Padang dan sebagainya, termasuk ada nomor teleponnya. Kita Lembaga Aliansi Indonesia BPAN ini kebetulan ada sayap-sayapnya, seperti Garuda Sakti, LAI nya, ada Saber Punglinya tetapi tetap menginduk ke BPAN,” tuturnya.

Advertisement

Baca juga: Pengadaan Ayam Kampung Desa Kali Bening Dipertanyakan

Disinggung mahasiswa, strategi apa yang dijalankan untuk menyikapi advokasi kebijakan ini, menurut Syamsudin, disetiap permasalahan kita telaah dulu, apa sih yang terjadi?, seandainya ada masyarakat yang datang minta arahan, permasalahan Ini cocoknya kemana, apa di Kepolisian, Kejaksaan atau ke Perda, urai Syamsudin.