Solo Raya

Sebanyak Seribu Perangkat di Boyolali Juga Bertolak ke Jakarta, Tuntutan Mereka Dapat Penghasilan Tambahan dan Tunjangan

Sebanyak Seribu Perangkat di Boyolali Juga Bertolak ke Jakarta, Tuntutan Mereka Dapat Penghasilan Tambahan dan Tunjangan
Foto: Ketua DPRD Boyolali Marsono melepas PPDI yang berangkat silaturahmi nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Jakarta, Selasa (24/1/2023). (Dok)
Rabu, 25 Jan 2023  02:20   |   Dibaca: 71

BOYOLALI - Kini kurang lebih sebanyak 1.000 personel perangkat desa asal Kabupaten Boyolali berbondong-bondong menghadiri silaturahmi nasional (Silatnas) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Mereka juga akan ke gedung DPRRI meminta peningkatan kesejahteraan dan kejelasan status perangkat desa.

Keberangkatan ribuan perangkat desa tersebut dilepas Ketua DPRD Boyolali Marsono di depan kantor DPRD Boyolali sekitar pukul 16.00. Setelah berdoa bersama, mereka bertolak ke Jakarta menggunakan 27 armada bus.

“Saya sampaikan selamat berjuang. Ini bagian dari partisipasi dan demokrasi. Kalian punya hak menyampaikan aspirasi. Saya tahu kemasannya Silatnas, tapi pasti juga ngudo roso. Meski berangkat, pelayanan desa jangan sampai terganggu,” pesan Marsono.

Ketua DPRD Boyolali mengingatkan, perangkat desa tetap berpikir secara cerdas, karena tidak semua tuntutan di forum Silatnas PPDI cocok diterapkan di Boyolali.

“Sehingga originalitas dari Boyolali terkait aspirasi itu, saya menekankan, yo gaweo (buatlah) sesuatu yang beda. Beda itu ya yang pas untuk Boyolali. Syukur, kabupaten lainnya juga cocok. Saya doakan selamat dan diberikan kelancaran,” katanya.

Pengurus PPDI Boyolali Entarto Trihatmoko menuturkan, perangkat desa yang ke Jakarta sebanyak 1.347 orang berasal dari 20 kecamatan.

“Kami memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa. Selama ini hanya slogan. Status juga tidak jelas,” ujarnya.

Ditambahkan Entarto yang juga kadus Desa Paras, Cepogo, perangkat desa menuntut diberi nomor induk pegawai guna menghindari diskriminasi maupun kesewenang-wenangan kepala desa (Kades). Seperti pemecatan secara sepihak.

Pihaknya juga menuntut pemberian penghasilan tambahan. Antara lain, tunjangan istri, anak, dan tunjangan hari raya (THR).

“Selama ini tunjangan itu tergantung wilayah masing-masing. Persentasinya normatif. Kalau di Boyolali, penghasilan tetap (Siltap) dari pemerintah itu UMR, Rp 2,2 juta atau setara golongan 2A. Nah ini juga kami sayangkan. Karena perangkat desa kerja bertahun-tahun tetap besaran Siltap sama. Nggak ada kenaikan pangkat dan golongan. Jadi kami minta diperhatikan masa kerja kami,” bebernya. (tim/jok)

 

Editor: Awi

TAG:
Berita Terkait
Fokus
Populer
Populer
Tabloid Media Aliansi Indonesia
<