Saatnya Revolusi Pers Indonesia, 80 Persen Wartawan Masih Jauh di Bawah Standar Kemakmuran
Menurut surat yang dilayangkan SMSI dan ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ke Dewan Pers dan Presiden, Dewan Pers menerapkan standar ganda. Ada organisasi perusahaan pers yang hanya memiliki 7 anggota dan tidak memiliki pengurus di minimal 15 provinsi tapi ditetapkan sebagai konstituen dan justeru memiliki 2 orang keterwakilan di Dewan Pers.
Sementara SMSI yang memiliki ribuan anggota di seluruh Indonesia tapi tidak ada satupun keterwakilannya di keanggotaan Dewan Pers dalam kepengurusan baru periode 2022-2025.
Gugatan terhadap eksistensi Dewan Pers ini makin kencang setelah muncul tulisan mengenai dampak dari Peraturan Dewan Pers yang tidak masuk dalam lembar negara dan system pemilihan anggota Dewan Pers yang dinilai cacat hukum.
Kondisi ini tentunya menggambarkan Dewan Pers telah gagal menjalankan amanahnya sebagaimana diatur dalam UU Pers. Dewan Pers justeru menciptakan kekacauan dan merusak tatanan kehidupan pers nasional.
Kewenangan organisasi-organisasi pers menata dan meningkatkan kehidupan pers nasional diambil alih Dewan Pers. Akibatnya, Revolusi Pers di Indonesia tak bisa dihindari.
Era digital informasi yang makin tak terbendung menuntut peran organisasi pers yang dominan untuk mengembalikan marwah kebebasan pers kepada wartawan.
Saatnya kehidupan Pers Indonesia diatur oleh wartawan bukan oleh pengusaha media dan kaum elit. Pemerintah harus buka mata lebar-lebar bahwa Revolusi Pers merupakan jawaban dari kekacauan yang terjadi selama ini.
*Kebutuhan Masyarakat*
Pers Indonesia sudah dikotori oleh konglomerasi media yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Media mainstream lebih banyak memainkan isu yang cenderung menciptakan perpecahan.
Masyarakat setiap hari dicekok dengan berita kritik pemerintah tanpa solusi. Seolah-olah negeri ini penuh dengan keributan antar politisi dan sengketa pribadi pesohor yang masuk ke ruang publik.
