Kepala Puskesmas Sabokingking Dinilai Arogan, Puluhan Pegawai Puskesmas Bercucuran Air Mata Curhat Kepada Kepala Inspektorat Palembang

Kepala Puskesmas Sabokingking Dinilai Arogan, Puluhan Pegawai Puskesmas Bercucuran Air Mata Curhat Kepada Kepala Inspektorat Palembang
Foto: Pegawai Puskesmas Palembang
SUMSEL
Selasa, 06 Feb 2024  22:29

Palembang, Aliansinews-

Puluhan pegawai Puskesmas Sabokingking mendatangi Kantor Inspektorat Kota Palembang, Selasa (6/2/2024). Mereka mengadukan nasib mereka kepada Kepala Inspektorat Kota Palembang terkait  Kepala Puskesmas Sabokingking dr Margaretha yang dinilai arogan dan tidak memiliki rasa kemanusiaan.

Salah seorang Pegawai Puskesmas Sakingking Inisial YN mengatakan, uang kapitasi JKN di Puskesmas Sabokingking mengalami kenaikan di tahun 2023.  Kenaikan kapitasi jasa pelayanan hanya dirasakan semua petugas 1 bulan saja. Setelah pembagian jasa pelayanan ada satu hari dimana semua petugas dikumpulkan dan dibahas mengenai kenakan kapitasi. Pada pertemuan itu Kepala Puskesmas disingkat Kapus menyampaikan untuk kenaikan kapitasi mau dibagikan ke Kepala Puskesmas, PJ UKM, PJ UKP. PJ Mutu dan PJ Admen sebesar Rp 1.000.000 (per orang) dengan alasan sebagai penyemangat bagi Ketua Pokja dalam mengoreksi dan mempersiapkan akreditasi, serta mereka karena terlalu sibuk mengoreksi dokumen akreditasi sehingga tidak bisa keluar kepatan lapangan dan tidak mendapat insentif.

Baca juga: Ganti Rugi Jalan Menuju Jembatan Gantung Desa Tanjung Lubuk OKI, Beginilah Penjelasan Kadesnya.

Pada pertemuan itu semua petugas ditanyakan satu persatu mengenai persetujuan uang kapitasi dibagikan ke ketua Pokja dan Kapus Ketua Pokja satu persatu diberi kesempatan untuk berpendapat, masing-masing sempat menolak. Bendahara JKN juga menyatakan tidak setuju. Saat itu, Kapus menekankan jika ada yang menyatakan tidak setuju berarti orang tersebut harus bersedia menjadi ketua Pokja.Sehingga hasil pertemuan han itu semua orang yang hadir disitu terpaksa untuk setuju

"Pada tanggal 01 Februari 2024, hampir semua petugas menyatakan keberatan dengan pemotongan jasa pelayanan dan membuat pernyataan tidak setuju serta tanda tangan di satu kertas (mengingat proses akreditasi sudah selesai, dan tugas ketua Pokja dianggap sudah tidak terlalu banyak lagi) Tetapi sebelum semua petugas selesai tanda tangan, semua petugas dikumpulkan di ruang pertemuan (kecuali beberapa yang harus melayani pasien)," ujarnya. 

Lebih lanjut YN menuturkan, saat semua petugas naik ke ruang pertemuan, Kapus meminta semua HP petugas dikumpulkan di meja. Setelah itu, Kapus memanggil 3 nama petugas an Mariza, Widiyana dan Rizki untuk berdiri di depan dan memeriksa masing- masing petugas satu persatu, sebelumnya Kapus sudah meminta maaf untuk memeriksa tetapi tanpa menanyakan kesediaan semua petugas diperiksa saku dan badan (disitu seolah semua petugas diperlakukan seperti pencuri).

Baca juga: Kabaharkam Polri Pimpin Apel Besar Persiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Sumsel

"Kemudian, Kapus mulai berbicara alasan mengumpulkan petugas karena mendapat laporan dari seseorang bahwa pagi itu sedang dikumpulkan tanda tangan petugas dan akan dilaporkan ke Dinas masalah uang kapitasi Rp 1 000 000 yang diterima oleh Kapus dan Ketua Pokja. Disitu terjadi miskomunikasi, karena niat awal semua petugas tanda tangan tidak setuju bukan untuk membawa masalah tersebut ke Dinas Kesehatan, semula tanda tangan itu akan diserahkan ke Bendahara JKN. Selanjutnya, Bendahara JKN akan menghadap ke Kapus menanyakan apakah di bulan Februari ini masih dibagikan uang Rp. 1.000.000 tersebut (sebelum pembagian jasa pelayanan bulan Januari), jika menurut Kapus masih dibagikan baru surat pernyataan tidak setuju yang sudah ditandatangani petugas tersebut akan dikeluarkan," bebernya. 

Hal:
1
2
Berikutnya
Formasi Indonesia Satu Jaro Ade
TAG:
Berita Terkait
Selengkapnya