Aktivis Antikorupsi Sumsel, Sinergi Kejaksaan dan Polri Menjadi Pilar Utama Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi

Palembang. AliansiNews.id. 

Komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi terus mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Di Sumatera Selatan, sejumlah aktivis penggiat antikorupsi menilai sinergi antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan kunci utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, profesional, transparan, dan berkeadilan.

Menurut para aktivis, praktik korupsi masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan nasional karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang kuat antarlembaga penegak hukum agar setiap perkara dapat ditangani secara cepat, tepat, dan tuntas.

Ketua DPD BPAN-LAI Sumatera Selatan, Syamsuddin Djoesman, menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Republik Indonesia dalam mendorong penguatan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, arah kebijakan pemerintah yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas nasional patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

"Kami mengapresiasi setinggi-tingginya komitmen Presiden Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi. Kami melihat penegakan hukum menunjukkan komitmen yang kuat. Harapan kami, seluruh aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas secara profesional, independen, objektif, dan tidak diskriminatif tanpa pandang bulu," ujar Syamsuddin. Kamis (16/7/2026)

Ia menegaskan, masyarakat berharap tidak ada lagi ego sektoral dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Sebaliknya, Kejaksaan dan Polri harus terus memperkuat koordinasi sejak tahap penyelidikan, penyidikan hingga proses penuntutan agar penanganan perkara berjalan optimal.

"Sinergi antara Jaksa dan Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kerja sama yang baik akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum," tegasnya.

Menurutnya, sinergitas antarlembaga penegak hukum akan memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengungkapan perkara-perkara korupsi, terutama kasus yang menyangkut anggaran pembangunan, pengadaan barang dan jasa, dana desa, bantuan pemerintah, hingga proyek-proyek strategis yang menggunakan uang negara.