Aktivis Antikorupsi Sumsel, Sinergi Kejaksaan dan Polri Menjadi Pilar Utama Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi
Palembang. AliansiNews.id.
Komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi terus mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Di Sumatera Selatan, sejumlah aktivis penggiat antikorupsi menilai sinergi antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan kunci utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, profesional, transparan, dan berkeadilan.
Menurut para aktivis, praktik korupsi masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan nasional karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang kuat antarlembaga penegak hukum agar setiap perkara dapat ditangani secara cepat, tepat, dan tuntas.
Ketua DPD BPAN-LAI Sumatera Selatan, Syamsuddin Djoesman, menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Republik Indonesia dalam mendorong penguatan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, arah kebijakan pemerintah yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas nasional patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
"Kami mengapresiasi setinggi-tingginya komitmen Presiden Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi. Kami melihat penegakan hukum menunjukkan komitmen yang kuat. Harapan kami, seluruh aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas secara profesional, independen, objektif, dan tidak diskriminatif tanpa pandang bulu," ujar Syamsuddin. Kamis (16/7/2026)
Ia menegaskan, masyarakat berharap tidak ada lagi ego sektoral dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Sebaliknya, Kejaksaan dan Polri harus terus memperkuat koordinasi sejak tahap penyelidikan, penyidikan hingga proses penuntutan agar penanganan perkara berjalan optimal.
"Sinergi antara Jaksa dan Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kerja sama yang baik akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum," tegasnya.
Menurutnya, sinergitas antarlembaga penegak hukum akan memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengungkapan perkara-perkara korupsi, terutama kasus yang menyangkut anggaran pembangunan, pengadaan barang dan jasa, dana desa, bantuan pemerintah, hingga proyek-proyek strategis yang menggunakan uang negara.
Selain mempercepat proses penanganan perkara, koordinasi yang baik juga diyakini mampu meminimalisasi hambatan dalam proses pembuktian, memperkuat alat bukti, serta memastikan setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Syamsuddin juga berharap sinergi tersebut tidak hanya diwujudkan dalam penindakan, tetapi juga melalui langkah-langkah pencegahan. Edukasi hukum kepada masyarakat, pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, serta penguatan sistem tata kelola pemerintahan dinilai sama pentingnya dalam mencegah terjadinya praktik korupsi.
Dirinya menilai keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat melalui pengawasan, partisipasi, dan keberanian melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi.
Lebih lanjut, Syamsuddin mengatakan banyak program pemerintah yang harus dijaga bersama agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Banyak program pemerintah yang harus kita jaga dan kawal agar bermanfaat bagi masyarakat serta mampu membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Hal itu tentu ditentukan oleh soliditas dan sinergitas yang semakin kuat antar-aparat penegak hukum maupun seluruh pemangku kepentingan," katanya.
Ia menambahkan, tujuan utama Kejaksaan dan Polri pada dasarnya sama, yakni menghadirkan negara dalam memberikan perlindungan hukum, menciptakan rasa aman, serta menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.
"Tujuan kita adalah satu kesatuan, yaitu memberikan rasa aman dan menghadirkan negara di tengah masyarakat. Kejaksaan dan Polri memiliki tujuan yang sama dan tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," ujarnya.
Para aktivis berharap sinergi yang semakin kuat antara Kejaksaan dan Polri dapat menjadi fondasi dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih modern, profesional, dan berintegritas. Dengan demikian, setiap perkara korupsi dapat ditangani secara tuntas tanpa intervensi, tanpa tebang pilih, serta memberikan efek jera bagi pelaku.
Mereka juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan mengedepankan budaya antikorupsi, memperkuat pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara, serta aktif melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
Di akhir pernyataannya, para aktivis menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi yang kokoh antara Kejaksaan, Polri, pemerintah, dan masyarakat diyakini akan menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. (Tri Sutrisno)
