Danau kongar terancam surut, aktivitas PT SMS disorot, pemerhati desak kelestarian sumber air dan kepentingan warga diutamakan

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan pemeriksaan lapangan dan data teknis, bukan sekadar klaim sepihak.

Pemerintah Diminta Turun, Jangan Menunggu Konflik Membesar

Yamin meminta pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap kondisi Danau Kongar.

Menurutnya, pemeriksaan seharusnya mencakup kondisi debit dan muka air, daerah tangkapan air, pola aliran, aktivitas perusahaan di sekitar kawasan, dokumen persetujuan lingkungan serta dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia juga meminta masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis.

“Saya mengimbau masyarakat yang merasa terdampak agar jangan melakukan tindakan anarkis atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sampaikan laporan kepada pihak yang berwenang agar persoalan dapat diselesaikan secara baik-baik,” tegas Yamin.

Menurutnya, perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral untuk membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.

Sebab, konflik lingkungan yang dibiarkan berlarut-larut berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar.

“Jangan sampai persoalan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan melalui dialog dan pemeriksaan bersama justru berkembang menjadi gejolak. Semua pihak harus mengedepankan hukum dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.