Tak Terima Data PPDB di Tolak, Puluhan Warga Gerudug Kantor Ombudsman Jawa Tengah

SEMARANG –Tanpa disangka, kali ini kantor Ombudsman Jateng digeruduk puluhan warga yang mengaku mayoritas pihak selaku orang tua. Mereka pun melaporkan juga karena merasa tidak terima datanya ditolak dalam pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri. 

Data yang dihimpun, terkait puluhan warga yang masuk ke Ombudsman Jateng itu juga menyerahkan sejumlah 35 laporan yang masuk. Mayoritas pelapor merupakan pendaftar yang datanya tertolak di PPDB melalui jalur afirmasi. Padahal mereka sudah melampirkan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga penerima bantuan iuran BPJS.

Terpisah, Kepala Ombudsman RI Jateng Siti Farida, juga membenarkan pihaknya menerima aduan termasuk dari anak siswa miskin itu. Kemudian jumlah laporan sekitar 35 dan kebanyakan sudah terdaftar dalam DTKS tapi tidak masuk sistem PPDB. 

Advertisement

Baca juga: Usai Sholat Ied di Masjid Agung Semarang, Mahfud MD: Penegakan Hukum Tidak Boleh di Halangi dan Bekingi Penjahat

Masih menurutnya, kalau disinkronkan dengan data di Jateng masuk di prioritas 3 (P3). Tapi itu tidak akan masuk jika tidak diinjeksikan ke data PPDB SMA/SMK. Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng menyebut bila kuota jalur afirmasi PPDB baru terisi 30 persen.

“Kalau H-1 penutupan pendaftaran afirmasi baru terisi 30 persen, artinya apa? 70 persen (anak kurang mampu) belum masuk, nyambung dengan masalah ini. Tapi itu kan tidak menjamin yang masuk ke sana (jalur zonasi sisa dari kuota afirmasi) adalah anak-anak miskin. Gimana dong anak-anak miskin yang datanya belum dipadupadankan, "" tandas dia. 

Advertisement

Pihaknya juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Disdikbud Jateng dua hari lalu, dan sisa kuota kuota afirmasi akan dipindah ke jalur zonasi.

""Menurut saya ini kurang pas, karena bisa jadi masyarakat miskin tidak bisa masuk di sekolah negeri. Dinsos juga sudah mengelompokkan data prioritas. Yakni P1, P2, dan P3, yang harusnya masuk sistem PPDB. Saya pun berharap masalah ini segera teratasi. Sehingga masyarakat yang tergolong miskin tetap bisa mengakses pendidikan."" Imbuhnya. (ras/her) 

Advertisement

Baca juga: Pabrik Ekstasi Semarang di Gerebeg Amankan Dua Pelaku, Kasus Kini di Dalami dan Tersangka Terancam Hukuman Mati