Permohonan Eks Pegawai Ditolak KIP, KPK: Makin Menegaskan Data dan Informasi Dikelola Sesuai Mekanisme

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan data dan informasi yang dikelolanya terkait pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sesuai dengan mekanisme dan prosedur berlaku.

Hal ini disampaikan menanggapi ditolaknya permohonan sengketa informasi terkait hasil Asesmen TWK oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan tersebut dan hal ini makin menegaskan Asesmen TWK sudah berjalan sesuai aturan.

"Putusan ini menegaskan bahwa KPK dalam mengelola data dan informasi terkait pengalihan pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme dan prosedur pengelolaan data dan informasi utamanya terkait dengan pelaksanaan Asesmen Test Wawasan Kebangsaan," kata Ali dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Sabtu, 19 Maret.

Advertisement

Baca juga: Calon Pejabat KPK, Puluhan Orang Lolos Seleksi Penulisan

Ali menjelaskan, dalam pelaksanaan TWK, KPK adalah objek yang diuji sehingga mereka tak terlibat langsung dalam proses asesmen demi mencegah konflik kepentingan.

Komisi antirasuah, sambung dia, hanya berkewajiban menyediakan data pegawai yang akan mengikuti asesmen. Lagipula, KPK memang tidak dapat memberikan informasi yang diminta oleh para mantan pegawainya, yaitu kertas kerja penilaian lengkap dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Advertisement

"Lebih dari itu, KPK tidak menyimpan maupun memegang dokumen terkait pelaksanaan asesmen TWK sebagaimana yang diminta pemohon tersebut. Karena KPK memang tidak menguasainya," tegasnya.

"Putusan ini menegaskan bahwa KPK dalam mengelola data dan informasi terkait pengalihan pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme dan prosedur pengelolaan data dan informasi utamanya terkait dengan pelaksanaan Asesmen Test Wawasan Kebangsaan," kata Ali dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Sabtu, 19 Maret.

Ali menjelaskan, dalam pelaksanaan TWK, KPK adalah objek yang diuji sehingga mereka tak terlibat langsung dalam proses asesmen demi mencegah konflik kepentingan.

Advertisement

Baca juga: Diduga Ada Pemberian Uang untuk Lancarkan Perizinan Proyek di Sidoarjo

Komisi antirasuah, sambung dia, hanya berkewajiban menyediakan data pegawai yang akan mengikuti asesmen. Lagipula, KPK memang tidak dapat memberikan informasi yang diminta oleh para mantan pegawainya, yaitu kertas kerja penilaian lengkap dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).