Ketua KGS LAI Sulsel: Desa-Desa di Sulsel Jangan Diaduk-aduk
(Peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instransi pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintah terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintah Lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung.
Artinya Ujar Bahar, peraturan kebijakan tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan undang-undang dan oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum tetapi dilekatkan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara dan terkait dengan pelaksanaan kewenangannya).
Peraturan kebijakan ini oleh Bagir Manan dalam Ridwan HR dicirikan yaitu;
-Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
-Asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan.
-Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara wetmatigheid.
- Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan freies Ermessen dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan-perundangan.
- Pengujian terhadap peraturan kebiijakan lebih diserahkan pada doelmatigheid dan karena itu batu ujiannya adalah asas umum pemerintahan yang baik.
-Dalam praktek diberi format dalam berbagai bentuk jenis aturan seperti keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dll.
Dengan begitu kata Bahar, pada akhirnya, Kesimpulan Penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat pedesaan tidak harus diselesaikan secara konvensional (melalui pengadilan). Disatu sisi desa merupakan suatu entitas masyarakat yang diberi keistimewaan oleh UUD NRI 1945 untuk mengatur jalan rumah tangganya sendiri.
