Advertisement

DPW Pembela Suara Rakyat Sumsel Lakukan Aksi Demo Terkait Pelaksanaan PPDB Di SMAN 19 Palembang Diduga Tidak Sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

DPW Pembela Suara Rakyat Sumsel Lakukan Aksi Demo Terkait Pelaksanaan PPDB Di SMAN 19 Palembang Diduga Tidak Sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021
Aksi massa didepan Diknas provinsi Sumsel
SUMSEL
Selasa, 14 Mei 2024  20:43

Oleh sebab itu, sambung Aan pihaknya meminta Pj Gubernur melalui kadisdik provinsi Sumsel untuk segera bubarkan panitia PPDB 2024-2025 di SMA negeri 19 Palembang dan segera bentuk panitia PPDB 2024-2025 dengan yang baru memiliki jiwa transparan pemerataan dan berkeadilan. 

"Terakhir mendesak PJ Gubernur melalui kepala dinas pendidikan Provinsi Sumsel agar pelaksanaan PPDB 2024- 2025 SMA Palembang Sumsel berjalan secara berkeadilan akuntabel dan transparan," bebernya.

Dalam kesempatan ini, masa aksi yang berjumlah sekitar 50 orang di terima oleh
Kepala Seksi (kasi) Peserta Didik SMA Disdik Sumsel,  Anang Purnomo Kurniawan, ST 

Anang Purnomo mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan aktivis yang telah membersamai mengawal pelaksanaan PPDB dengan semangat Permendikbud nomor 1 Tahun 2021. Adapun hal-hal yang menjadi atensi tadi ada 3 poin.

"Sudah kami jelaskan terkait dengan jalur afirmasi tentu kita akan melakukan verifikasi ke sekolah yang bersangkutan apakah itu itu benar atau tidak, siswa memiliki salah satu kartu PKH atau KIP ditolak diverifikasi.

Kedua terkait dengan jalur zonasi kita berpedoman pada juknis yang dan di juknis ini penghitungan jarak di zonasi berdasarkan kartu keluarga yang umurnya paling sedikit paling singkat 1 tahun. Dan terakhir pemetaan wilayah zonasi itu menjadi masukan kami bagaimana menentukan zona 1 zona 2 untuk wilayah-wilayah yang lebih merata sesuai dengan kondisi keadaan sekolah mungkin nanti ada zona 1 zona 2 untuk usulan pada PPDB berikutnya.

Ini menjadi bahan diskusi ketika kita nanti diperiksa saat diminta pendapat  dan saat evaluasi," bebernya.

Anang menjelaskan, terkait ada isu pungli adanya biaya seragam, uang baju, uang buku atau uang pembangunan, uang gedung dan uang lainnya, sudah ditegaskan Kepala Disdik Sumsel sudah mengeluarkan edaran yang berisi tidak ada PPDB dikaitkan dengan pembiayaan dalam bentuk apapun baik sumbangan maupun pungutan.

<<
1
2
3
4
5
6
7
Berikutnya
Tampilkan Semua
TAG:
#pembela suara rakyat
#ppdb
#sman 19 palembang
#zonasi
Berita Terkait
Rekomendasi
1
2
3
4
5
6
7
Peristiwa | Jumat, 09 Mei 2025  09:39
Pacitan Diguncang Gempa Bumi
Selengkapnya
Formasi Indonesia Satu
Aliansi Indonesia