Diduga Sarat KKN, Anggaran Jaminan Kesehatan PBI Banyuasin Capai Rp 43,8 Miliar: Aliansi Indonesia Sumsel Desak Audit Menyeluruh
Muhammad Syafik
Kamis, 29 Mei 2025 11:36
Pasal 27 ayat (5): Pejabat pelaksana swakelola bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.
4. Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam perencanaan anggaran daerah.
“Jika kegiatan seperti ini dibiarkan tanpa pengawasan ketat, maka APBD kita akan terus bocor untuk hal-hal yang tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Pemerintah harus terbuka, dan jika perlu, proyek ini dihentikan sementara sampai proses hukum dan audit selesai,” tegas Muhammad Syafik, Ketua Tim Investigasi Aliansi Indonesia Sumsel(Tim)
Berita Terkait
Rekomendasi
1
2
3
4
5
6
7
BOGOR RAYA | 7 jam lalu
Perkuat Kontrol Sosial di Banten, DPD LSM Maung Provinsi Banten Resmi Dikukuhkan BOGOR RAYA | 9 jam lalu
400 Hektar Mangrove Diduga Dijual? DPC Maung Kubu Raya: Sejarah dan Hasil Penyelidikan...SUMSEL | 9 jam lalu
PLN Bersama Komisi XII DPR RI Percepat Pemerataan Akses Listrik Desa di Sumatera Selatan...


