Diduga Sarat KKN, Anggaran Jaminan Kesehatan PBI Banyuasin Capai Rp 43,8 Miliar: Aliansi Indonesia Sumsel Desak Audit Menyeluruh

Pasal 27 ayat (5): Pejabat pelaksana swakelola bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.

4. Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD

Menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam perencanaan anggaran daerah.

“Jika kegiatan seperti ini dibiarkan tanpa pengawasan ketat, maka APBD kita akan terus bocor untuk hal-hal yang tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Pemerintah harus terbuka, dan jika perlu, proyek ini dihentikan sementara sampai proses hukum dan audit selesai,” tegas Muhammad Syafik, Ketua Tim Investigasi Aliansi Indonesia Sumsel(Tim)