Adik Kandung Bupati Jadi Plt Kadisporapar Banyuasin, Transparansi Penunjukan Dipertanyakan

Adik Kandung Bupati Jadi Plt Kadisporapar Banyuasin, Transparansi Penunjukan Dipertanyakan
Ilustrasi
SUMSEL
Senin, 16 Nov 2026  21:10

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan prosedur atau konflik kepentingan, persoalan ini dapat disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri, serta Ombudsman Republik Indonesia sesuai kewenangan masing-masing.

Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan aturan, bukan karena kedekatan pribadi maupun hubungan keluarga.

Publik Menunggu Klarifikasi Bupati

Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan langsung dari Bupati Banyuasin mengenai benar atau tidaknya hubungan saudara kandung dengan Asmawi maupun pertimbangan khusus di balik penunjukan tersebut.

Redaksi memandang klarifikasi Bupati, Sekretaris Daerah, dan BKPSDM Kabupaten Banyuasin sangat diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi asumsi sepihak.

Pemberitaan ini bukan untuk menghakimi seseorang ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran hukum sebelum dilakukan pemeriksaan. Namun, jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, dalam pemerintahan yang menjunjung tata kelola bersih, setiap jabatan harus dapat dijelaskan dasar pengangkatannya. Publik berhak mengetahui apakah jabatan diberikan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi atau justru menimbulkan potensi konflik kepentingan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Banyuasin, Asmawi, S.H., Sekda, serta BKPSDM Kabupaten Banyuasin sesuai ketentuan Undang-Undang Pers. (Tri Sutrisno)

<<
1
2
3
4
Tampilkan Semua
TAG:
#
Lembaga Aliansi Indonesia
Berita Terkait
Rekomendasi
1
2
3
4
5
6
7
Indeks Berita