Adik Kandung Bupati Jadi Plt Kadisporapar Banyuasin, Transparansi Penunjukan Dipertanyakan
UU KKN Juga Menjadi Perhatian
Selain aturan ASN dan Administrasi Pemerintahan, persoalan ini juga perlu dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Pasal 1 angka 5 menjelaskan pengertian nepotisme, yakni setiap perbuatan penyelenggara negara yang secara melawan hukum menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Dengan demikian, untuk menyimpulkan adanya nepotisme, harus ada fakta dan bukti mengenai tindakan menguntungkan keluarga secara melawan hukum. Hubungan darah saja belum cukup untuk membuktikan unsur tersebut.
Tujuh Pertanyaan yang Perlu Dijawab Pemkab Banyuasin
Demi menjaga transparansi penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah hal:
1. Apa jabatan definitif Asmawi sebelum ditunjuk menjadi Plt. Kepala Disporapar?
2. Siapa pejabat yang mengusulkan dan menetapkan penunjukan tersebut?
3. Apa dasar hukum dan pertimbangan administrasi penerbitan SK Plt.?
4. Apakah kompetensi dan pengalaman Asmawi telah dievaluasi sesuai kebutuhan jabatan?
5. Bagaimana mekanisme pengendalian konflik kepentingan apabila benar terdapat hubungan saudara kandung dengan Bupati?
6. Apakah terdapat nota pertimbangan dari BKPSDM atau pejabat berwenang terkait penunjukan tersebut?
7. Apakah masa penugasan yang diumumkan sampai 1 Oktober 2026 telah diperpanjang melalui keputusan resmi?
Pertanyaan tersebut penting agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat mengenai praktik pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
BKN, Kemendagri dan Ombudsman Perlu Melakukan Pengawasan


