Adik Kandung Bupati Jadi Plt Kadisporapar Banyuasin, Transparansi Penunjukan Dipertanyakan
Prinsip sistem merit menghendaki agar pengelolaan ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas secara adil serta wajar tanpa diskriminasi.
Karena itu, penunjukan seorang pejabat menjadi Plt. kepala dinas tetap harus memiliki dasar kewenangan, persyaratan, serta pertimbangan administratif yang dapat dipertanggungjawabkan.
Memang, penunjukan Plt. tidak selalu harus melalui seleksi terbuka sebagaimana pengisian definitif jabatan pimpinan tinggi. Namun, bukan berarti kewenangan penunjukan dapat digunakan tanpa memperhatikan ketentuan kepegawaian dan prinsip pemerintahan yang baik.
Hubungan Keluarga dan Potensi Konflik Kepentingan
Aspek lain yang patut menjadi perhatian adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pasal 42 mengatur larangan bagi pejabat pemerintahan yang memiliki potensi konflik kepentingan untuk menetapkan atau melakukan keputusan dan tindakan.
Sementara itu, Pasal 43 mengatur sumber konflik kepentingan, termasuk hubungan dengan kerabat dan keluarga.
Ketentuan tersebut menjadi relevan untuk menguji proses pengambilan keputusan apabila benar terdapat hubungan saudara kandung antara Bupati Banyuasin dan Asmawi.
Namun, hubungan keluarga tidak serta-merta membuktikan bahwa pengangkatan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Hal yang harus ditelusuri adalah apakah terdapat konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, intervensi, penyalahgunaan kewenangan, atau pengabaian terhadap ketentuan pengangkatan pejabat.


