Adik Kandung Bupati Jadi Plt Kadisporapar Banyuasin, Transparansi Penunjukan Dipertanyakan

Banyuasin. AliansiNews.id.
Penunjukan Asmawi, S.H. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Banyuasin sejak 1 Juli 2026 menjadi perhatian publik. Pasalnya, berdasarkan informasi yang berkembang, Asmawi disebut-sebut merupakan adik kandung Bupati Banyuasin.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, profesionalitas, serta penerapan prinsip sistem merit dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Informasi mengenai penunjukan Asmawi sebagai Plt. Kepala Disporapar juga tercantum dalam publikasi resmi Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada 2 Juli 2026. Dalam pengumuman tersebut, penugasan Plt. kepala organisasi perangkat daerah (OPD) disebut mulai berlaku 1 Juli hingga 1 Oktober 2026.
Meski demikian, publikasi tersebut belum menjelaskan secara terperinci latar belakang pertimbangan, proses pengusulan, maupun dasar evaluasi kompetensi yang menjadi alasan penunjukan Asmawi.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut hubungan kekeluargaan antara seorang kepala daerah dan pejabat yang ditunjuk. Lebih jauh, masyarakat berhak mengetahui apakah keputusan pengangkatan tersebut telah melalui mekanisme administrasi kepegawaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sistem Merit Jangan Hanya Menjadi Formalitas
Dalam tata kelola pemerintahan, pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) harus mengedepankan kompetensi, kualifikasi, kinerja, integritas, dan kebutuhan organisasi.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.
Prinsip sistem merit menghendaki agar pengelolaan ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas secara adil serta wajar tanpa diskriminasi.
Karena itu, penunjukan seorang pejabat menjadi Plt. kepala dinas tetap harus memiliki dasar kewenangan, persyaratan, serta pertimbangan administratif yang dapat dipertanggungjawabkan.
Memang, penunjukan Plt. tidak selalu harus melalui seleksi terbuka sebagaimana pengisian definitif jabatan pimpinan tinggi. Namun, bukan berarti kewenangan penunjukan dapat digunakan tanpa memperhatikan ketentuan kepegawaian dan prinsip pemerintahan yang baik.
Hubungan Keluarga dan Potensi Konflik Kepentingan
Aspek lain yang patut menjadi perhatian adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pasal 42 mengatur larangan bagi pejabat pemerintahan yang memiliki potensi konflik kepentingan untuk menetapkan atau melakukan keputusan dan tindakan.
Sementara itu, Pasal 43 mengatur sumber konflik kepentingan, termasuk hubungan dengan kerabat dan keluarga.
Ketentuan tersebut menjadi relevan untuk menguji proses pengambilan keputusan apabila benar terdapat hubungan saudara kandung antara Bupati Banyuasin dan Asmawi.
Namun, hubungan keluarga tidak serta-merta membuktikan bahwa pengangkatan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Hal yang harus ditelusuri adalah apakah terdapat konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, intervensi, penyalahgunaan kewenangan, atau pengabaian terhadap ketentuan pengangkatan pejabat.
UU KKN Juga Menjadi Perhatian
Selain aturan ASN dan Administrasi Pemerintahan, persoalan ini juga perlu dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Pasal 1 angka 5 menjelaskan pengertian nepotisme, yakni setiap perbuatan penyelenggara negara yang secara melawan hukum menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Dengan demikian, untuk menyimpulkan adanya nepotisme, harus ada fakta dan bukti mengenai tindakan menguntungkan keluarga secara melawan hukum. Hubungan darah saja belum cukup untuk membuktikan unsur tersebut.
Tujuh Pertanyaan yang Perlu Dijawab Pemkab Banyuasin
Demi menjaga transparansi penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah hal:
1. Apa jabatan definitif Asmawi sebelum ditunjuk menjadi Plt. Kepala Disporapar?
2. Siapa pejabat yang mengusulkan dan menetapkan penunjukan tersebut?
3. Apa dasar hukum dan pertimbangan administrasi penerbitan SK Plt.?
4. Apakah kompetensi dan pengalaman Asmawi telah dievaluasi sesuai kebutuhan jabatan?
5. Bagaimana mekanisme pengendalian konflik kepentingan apabila benar terdapat hubungan saudara kandung dengan Bupati?
6. Apakah terdapat nota pertimbangan dari BKPSDM atau pejabat berwenang terkait penunjukan tersebut?
7. Apakah masa penugasan yang diumumkan sampai 1 Oktober 2026 telah diperpanjang melalui keputusan resmi?
Pertanyaan tersebut penting agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat mengenai praktik pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
BKN, Kemendagri dan Ombudsman Perlu Melakukan Pengawasan
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan prosedur atau konflik kepentingan, persoalan ini dapat disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri, serta Ombudsman Republik Indonesia sesuai kewenangan masing-masing.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan aturan, bukan karena kedekatan pribadi maupun hubungan keluarga.
Publik Menunggu Klarifikasi Bupati
Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan langsung dari Bupati Banyuasin mengenai benar atau tidaknya hubungan saudara kandung dengan Asmawi maupun pertimbangan khusus di balik penunjukan tersebut.
Redaksi memandang klarifikasi Bupati, Sekretaris Daerah, dan BKPSDM Kabupaten Banyuasin sangat diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi asumsi sepihak.
Pemberitaan ini bukan untuk menghakimi seseorang ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran hukum sebelum dilakukan pemeriksaan. Namun, jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, dalam pemerintahan yang menjunjung tata kelola bersih, setiap jabatan harus dapat dijelaskan dasar pengangkatannya. Publik berhak mengetahui apakah jabatan diberikan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi atau justru menimbulkan potensi konflik kepentingan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Banyuasin, Asmawi, S.H., Sekda, serta BKPSDM Kabupaten Banyuasin sesuai ketentuan Undang-Undang Pers. (Tri Sutrisno)











