Riau 69 Tahun: Kaya Sumber Daya, Miskin Tata Kelola?

Sudahkah setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat?
Sudahkah setiap rupiah APBD digunakan secara amanah?
Sudahkah jabatan dijadikan sarana pengabdian, bukan alat mempertahankan kekuasaan?

Dan yang paling penting:

Sudahkah kita membangun sistem yang mampu mencegah korupsi, bukan hanya menghukum korupsi setelah terjadi?

Masyarakat Riau tidak kehilangan harapan.
Mereka hanya menunggu lahirnya kepemimpinan yang mampu mengembalikan kepercayaan publik.
Kepemimpinan yang membangun sistem, bukan sekadar pencitraan.
Kepemimpinan yang berani memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya.

Sesungguhnya, krisis terbesar yang sedang dihadapi Riau bukan semata-mata krisis anggaran.

Krisis yang lebih mendasar adalah krisis tata kelola dan krisis kepemimpinan.

Selama dua persoalan itu belum dibenahi secara sungguh-sungguh, sebesar apa pun APBD dan sekaya apa pun sumber daya alam yang dimiliki, hasil pembangunan tidak akan pernah mencapai potensi terbaiknya.

Karena itu, momentum Hari Jadi Riau ke-69 harus menjadi titik balik.
Titik balik dari pemerintahan yang sekadar mengelola rutinitas menuju pemerintahan yang benar-benar melakukan perubahan.
Titik balik dari politik kekuasaan menuju politik pengabdian.
Titik balik dari budaya serapan anggaran menuju budaya hasil dan manfaat.

Dan titik balik dari sekadar berbicara tentang pemberantasan korupsi menuju membangun sistem pemerintahan yang membuat korupsi semakin sulit dilakukan.