Riau 69 Tahun: Kaya Sumber Daya, Miskin Tata Kelola?
Anggaran sebesar apa pun tidak akan menghasilkan pembangunan berkualitas apabila perencanaan tidak matang, pengawasan tidak efektif, birokrasi tidak profesional, dan kepemimpinan kehilangan orientasi pada kepentingan rakyat.
Barangkali yang sedang mengalami defisit bukan hanya APBD Riau.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah defisit keteladanan, defisit integritas, defisit keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat, serta defisit tata kelola pemerintahan yang baik.
Jika defisit anggaran dapat diperbaiki melalui peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja, maka defisit integritas hanya dapat dipulihkan melalui kepemimpinan yang jujur, amanah, profesional, dan berani menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik.
APBD Harus Menghasilkan Manfaat, Bukan Sekadar Serapan
Sudah saatnya Riau meninggalkan pola pembangunan yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.
Yang jauh lebih penting adalah outcome atau hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Infrastruktur harus berkualitas.
Pendidikan harus semakin maju.
Pelayanan kesehatan harus semakin mudah diakses.
Investasi harus menciptakan lapangan kerja.
Pertanian dan perkebunan rakyat harus diperkuat.
UMKM harus tumbuh.
Dan ekonomi rakyat harus menjadi prioritas utama.
Jangan sampai pemerintah merasa berhasil hanya karena anggaran terserap hampir seratus persen, sementara masyarakat masih bertanya: apa manfaatnya bagi kami?
