Dana Pendidikan Bukan Uang Saku, DPC Maung Bengkulu Utara Desak Penegakan Hukum Tegas

Bogor - Aliansinews id. Langkah Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara yang melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ARINDA.

Desa Lubuk Saung, ke Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara untuk pemeriksaan dan verifikasi lebih mendalam, menjadi sorotan sekaligus perhatian serius dari Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (DPC LSM MAUNG) Kabupaten Bengkulu Utara.

Kasus ini bermula dari temuan adanya ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban penggunaan dana operasional dan program pembelajaran dengan realisasi pelaksanaan di lapangan.

Diduga terjadi penyimpangan pencairan dana, ketidakabsahan dokumen pertanggungjawaban, hingga penggunaan anggaran untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pelayanan masyarakat. Hingga saat ini, nilai kerugian keuangan negara maupun pihak-pihak yang diduga terlibat belum disebutkan secara rinci.

Merespons perkembangan penanganan kasus tersebut, Ketua DPC LSM MAUNG Kabupaten Bengkulu Utara, Harinton, menyampaikan pernyataan sikap tegas sekaligus desakan:

"Kami menyambut baik langkah Kejari Bengkulu Utara yang melimpahkan berkas ke Inspektorat guna pemeriksaan menyeluruh. Namun, kami menegaskan: kasus ini harus diusut tuntas dari awal hingga akhir.

Dana yang dikelola PKBM ARINDA adalah uang rakyat yang diperuntukkan bagi pendidikan masyarakat. Jika ada penyimpangan, siapa pun yang bertanggung jawab wajib dipertanggungjawabkan secara hukum. Setiap tahapan penanganan—mulai dari pemeriksaan Inspektorat hingga keputusan selanjutnya—wajib dibuka secara transparan kepada publik.

Masyarakat berhak mengetahui berapa jumlah dana yang disalahgunakan, siapa yang terlibat, dan apa hasil akhirnya. Jangan biarkan kasus ini berhenti di tengah jalan atau hasilnya tidak diketahui rakyat," tegas Harinton di Bengkulu Utara, Rabu (5/8/2026).

DASAR HUKUM YANG DIRUJUK DPC MAUNG BENGKULU UTARA