Ukur Ulang Lahan Terkesan Bertele-tele, Pelapor Minta Oknum BPN Palembang Diperiksa.
Ratna menuturkan, disamping itu pihak penyidik sudah berapa kali mendatangi BPN menanyakan perihal pengukuran ulang tetapi BPN terlalu banyak alibi dan alasan, pertama belum ditentukan petugas ukurnya, kedua belum ditandatangani Kakan, sedangkan setahun yang lalu alasan cuaca.
“Toh duit saya hilang begitu saja. Jadi gimana penyidik mau meneruskan penyidikannya sementara BPN tidak ada gerakkannya.
Tolong pak Presiden melalui Kapolda Sumsel segera diadakan pemeriksaan oknum BPN Kota Palembang.
Dengan alasan BPN kota tidak mau melaksanakan pengukuran ulang sedangkan sudah 2 kali pembayaran diloket guna untuk laporan kepolisian yang dilakukan Kuasa Hukum Tjik Maimunah dan anak-anaknya”, Ratna JN.
Untuk diketahui sebelumnya menurut keterangan petugas BPN Kota Palembang Umi Kalsum pada sidang Perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, saat sidang lapangan ketika di tanyai Hakim Abu Hanifah SH MH, petugas BPN selaku Staf Sengketa BPN Umi Kalsum membenarkan bahwa titik lokasi tanah milik Ratna Juwita Nasution pada Sertifikat Induk 16.900 meter, merupakan objek sengketa lokasi tanah tersebut.
Benar Lokasinya ada disini bersetifikat, tapi kami tidak bisa memastikan batas-batasnya karena belum melakukan pengembalian batas karena tidak berhasil pada saat itu. Namun pada saat pemecahan itu dilakukan pengukuran untuk mecah sertifikat,” terang Umi Kalsum sembari ditambahkan Hakim Abu Hanifah, bahwa didalam sertifikat itu, ada surat ukurnya.
Sebagaimana mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo,
Pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah.
Oleh karena itu, Jokowi meminta jajaran Polri tidak ragu mengusut para mafia tanah. Presiden Joko Widodo juga meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang, serius dalam memberantas mafia tanah karena menyulitkan masyarakat yang mengurus sertifikat,Kamis (23/03/2023). (TIM)
