SMAN 3 Kota Tangerang jual LKS Rp270.000 untuk 12 Mapel

MediaAliansiNews.id-Kota Tangerang, SMAN 3 Kota Tangerang yang berlokasi di Jl. KH Hasyim Ashari No.6, Karang Tengah, Kec. Karang Tengah kembali menjadi sorotan awak media ,setelah sebelumnya Dua guru dilaporkan atas dugaan meminta uang kepada siswa untuk mengubah nilai mata pelajaran terhadap siswa yang nilainya masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebagai pengganti remedial, Lalu saat PPDB sempat di demo para calon murid yanggagal masuk karena  merasa tercurangi.

Kini menyusul pemberlakuan penjualan buku LKS untuk 12 Mapel (Mata Pelajaran-red)dan kutipan uang kas setiap minggunya hingga hal ini membebankan para orangtua murid ,khususnya para orangtua yang secara ekonomis tidak tidak mampu.

“Siswa membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) sebesar Rp. 270.000 untuk 12 mata pelajaran dan dimintai dana untuk uang kas setiap minggunya Rp. 20.000 secara rutin,” ujar wali murid yang enggan disebut identitasnnya karena karena kwatir anak yang bersekolah disana terkena imbasnya.

Advertisement

Baca juga: Dua anggota Polisi yang berbuat arogan di Laporkan Suki Rain ke Propam PMJ

Perlu diketahui , Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Pendidikan telah menggratiskan biaya untuk jenjang SMA dan SMK Negeri, sekolah dilarang melakukan jual buku Lembar Kerja Siswa (LKS ) dan pungutan dengan dalih apapun, Larangan ini sudah jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 Tahun 2010 yang menyatakan, Tenaga Pendidik dan Kependidikan baik perseorangan maupun kolektif. Dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar perlengkapan bahan ajar dan pakaian seragam disatuan pendidikan.

MediaAliansiNews.id mencoba mendatangi sekolah tersebut untuk mengetahui lebih dalam “Pak kepsek gada ditempat , karena tiap hari adayang  cari”.Ujar Nani salah satu tamu pihak sekolah

Advertisement

Kita ketahui pula Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digelontorkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (KemendikbudRistek) dan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Provinsi Banten, harusnya sudah mencukupi menutupi Operasional disekolah. Tanpa lagi harus melakukan pungutan dengan dalih apapun.(Ihm)