Politik Dinasti, Isu yang Tidak Penting bagi Masyarakat Indonesia
Politik dinasti sudah sangat lumrah dan diterima masyarakat, terutama di tingkat desa. Kerap terjadi seorang Kepala Desa (Kades) yang sudah tidak bisa maju pilkades lagi, kemudian suami/istri, anak atau saudaranya yang maju, dan kerap menang. Fenomena itu bisa pula dijumpai di pilkada terutama tingkat kabupaten.
Itu yang pertama. Yang kedua semua koaliasi pengusung ketiga capres-cawapres tidak ada yang steril dari politik dinasti.
Di kubu koalisi Indonesia Maju, Prabowo sendiri terang-terangan mengakui bahwa dia produk politik dinssti. Begitu pula dengan Golkar dengan Airlangga Hartarto maupun Demokrat dengan keluarga Cikeas.
Di koalisi Perubahan yang mengsung Anies-Cak Imin, Cak Imin sendiri adalah produk politik dinasti, menjadi Ketua Umum partai berbekal kekerabatannya dengan (alm) Gus Dur. Surya Paloh, anaknya juga menjadi petinggi partai ayahnya. Begitupun dengan Amien Rais yang anak-anaknya mrnjadi pengurus partai maupun legislator terutama saat Amien masih di PAN.
Lalu bagaimana dengan koalisi pengusung Gsnjar-Mahfud? Come on, apa lupa Megawati Soekarnoputeri itu siapa? Apa kita tidak tahu bahwa Puan dan Prananda yang menjadi petingi PDIP adalah anak-anak Megawati?
Begitupiun dengan Perindo di mana anak-anak Hari Tanoe maju sebagai caleg pada pemilu mendatang.
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Kemudian terlepas dari hingar-bingar politik terkait pemilu dan pilpres politik dinasti memang selalu menjadi bahasan, karena terkait erat dengan cita-cita reformasi untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), di mana politik dinasti adalaha nepotisme.
Lalu apakah nepotisme itu selalu salah sehingga harus diperangi? Menurut saya TIDAK.
