Lahan Konsesi Yang Didapat Dengan Merampas Tanah Rakyat dan Yang Tidak Produktif Harus Dikembalikan
“Misalnya, HGU perusahaan tersebut hanya 7 hektar, namun pada kenyataannya mengelola sampai belasan hektar. Bahkan ada yang HGU-nya di satu provinsi atau kabupaten namun merambah sampai provinsi atau kabupaten lain,” imbuhnya.
Penyebab dari berbagai permasalah tersebut, menurut H. Djoni Lubis, karena adanya kolusi atau kongkalikong antara oknum pengusaha dengan oknum aparat pemerintah. Sehingga banyak pelanggaran yang terjadi terang benderang, akan tetapi aparat pemerintah seolah tutup mata.
“Itu artinya merampas tanah rakyat,” tegasnya.
Untuk mengatasai masalah tersebut, Ketua Umum AI itu telah menginstruksikan seluruh pengurus AI untuk “jemput bola”. Pasang mata, pasang telinga, untuk mendapatkan informasi tentang lahan konsesi yang bersengketa. Kemudian melakukan investigasi serta pendampingan kepada masyarakat agar diketahui permasalahan yang sebenarnya berikut data-data yang akurat.
“Data-data lahan konsesi yang bersengketa itu akan kami laporkan langsung kepada Bapak Presiden, agar dicabut dan dikembalikan ke masyarakat,” tegasnya.
Begitu pula dengan pembagian lahan kepada masyarakat, pengurus AI harus aktif melakukan pengawasan, pengumpulan data sampai dengan memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing agar pembagian lahan benar-benar tepat sasaran.
“Bukan hanya itu saja, pengurus AI juga harus mampu menjadi fasilitator bagi masyarakat sekaligus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Jangan sampai pembagian lahan kemudian carut-marut dan menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Menurutnya, banyak kebijakan serta program kerja pemerintah yang bagus namun banyak permasalahan dalam pelaksanaannya.
“Karena banyak kepentingan. Banyak oknum-oknum pejabat maupun pengusaha yang selama mengambil keuntungan pribadi. Mereka tentu tidak akan rela keuntungan yang sudah lama mereka nikmati itu hilang jika kebijakan dan program kerja pemerintah dilaksanakan dengan baik dan benar,” katanya.
