Kasus Korupsi DPR, Dampak Hingga Politik Cerdas Berintegritas

Padahal, orang yang apatis terhadap politik artinya mereka tidak lagi percaya dan lebih memilih masa bodoh pada apapun terkait politik. Berdasarkan survei UMN Consulting pada Pemilu 2019, ada beberapa alasan pemilih, khususnya Gen-Z, yang memiliki golput. Apa alasan mereka? Sekitar 12.82 persen responden tidak percaya pemilu membawa perubahan dan sekitar 10,26 persen dari mereka merasa visi dan misi paslon tidak sesuai dengan ideologi diri.

Jika sadar, hal ini menjadi tantangan di setiap pemilu, termasuk pemilu 2024 mendatang. Padahal, tingginya golput berdampak besar bagi negara, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi.

Belum lagi dampak pada program pemerintah yang tidak berjalan, karena korupsi yang terjadi di lembaga legislatif sangat berpengaruh pada program-program pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat.

Anggota DPR yang melakukan korupsi sangat mencederai hak-hak rakyat. Uang rakyat yang seharusnya dipakai untuk mewujudkan pembangunan fisik maupun non-fisik menjadi terhambat, bahkan sama sekali tidak terwujud.

Dalam kasus korupsi KTP-el, misalnya, pengadaan barang yang seharusnya bisa berjalan lancar, akhirnya terhambat dan berefek pada warga sulit mengurus dokumen kependudukan.

Menyikapi semua itu, pada akhirnya KPK menerapkan tiga strategi pemberantasan korupsi untuk menciptakan negara Indonesia ini yang lebih bersih dari korupsi. Pertama yang diterapkan yakni strategi pada edukasi dan kampanye. Melalui program Politik Cerdas Berintegritas (PCB), KPK berusaha mengedukasi antikorupsi melalui partai politik yang menjadi jalan masuk masyarakat menuju dunia politik. Pada masyarakat umum, KPK juga memberikan edukasi berupa materi pendidikan antikorupsi yang disesuaikan dengan usia, untuk membangun perilaku dan budaya antikorupsi.

Berikutnya juga perbaikan pada sistem, menciptakan partai politik yang antikorupsi serta menanamkan nilai integritas pada partai politik melalui SIPP (Sistem Integritas Partai Politik). Selain itu, menciptakan sistem baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang meminimalkan terjadinya peluang korupsi.

Kemudian upaya represif atau penindakan hukum bagi koruptor untuk memberi efek jera dan takut sehingga tidak melakukan korupsi lagi. Menciptakan sistem pemerintahan yang antikorupsi memang tidak mudah karena melibatkan banyak pihak. Namun, bisa memulainya dengan hajar serangan fajar menjelang pemilu. Alasannya, karena jika ada calon legislatif yang memberikan serangan fajar, maka sudah pasti orang itu tidak berintegritas, sehingga mungkin saja akan melakukan korupsi setelah menjabat.

Wahai, para calon legislatif dan pemimpin, semoga menjadi pribadi yang berintegritas dan antikorupsi.