Team Investigasi Aliansi Indonesia Sumsel Kritik Proyek Bantuan Iuran BPJS di Banyuasin, Diduga Sarat KKN

4. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam pengadaan dengan swakelola, wajib ada laporan dan dokumentasi kegiatan serta bukti penggunaan dana sesuai output yang dijanjikan.

Aliansi Indonesia meminta, mendesak, Inspektorat Daerah dan BPK RI melakukan audit investigatif khusus terhadap anggaran proyek ini dan Kejaksaan Negeri Banyuasin turun tangan untuk mendalami kemungkinan tindak pidana korupsi atau pelanggaran administrasi berat.

Publikasi daftar nama penerima manfaat, jumlah peserta yang dibayarkan, dan nilai per peserta agar masyarakat bisa turut mengawasi.

“Kalau Pemkab Banyuasin yakin program ini bersih, buka data-nya ke publik. Jangan sampai APBD habis untuk program  di atas kertas,” tutup  imam.(Tim)