Team Investigasi Aliansi Indonesia Sumsel Kritik Proyek Bantuan Iuran BPJS di Banyuasin, Diduga Sarat KKN

Berikut beberapa aturan dan undang-undang yang relevan jika dugaan KKN benar terjadi:

 1. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun.

Pasal 2 ayat (1): Korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain yang merugikan keuangan negara.

2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN

Mengamanatkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan umum dalam setiap pengelolaan anggaran negara.

Melarang penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kroni.

3. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Mengatur bahwa setiap kegiatan APBD harus memiliki basis data lengkap termasuk volume penerima, sasaran, dan pelaporan kinerja anggaran.