Demo Nyaris Ricuh, Ombudsman Sumsel Janji Cabut Kesepakatan Penundaan PPDB
Sementara Perwakilan dari Ombudsman RI, M Adrian A. dihadapan pendemo mengatakan, bahwa sesungguhnya anak-anak ini berdasarkan yang sudah dibuat oleh sekolah, berdasarkan bukti validasi yang memang sudah dibuat oleh sekolah dengan mempertimbangkan juara kelas, dengan mempertimbangkan prestasinya baik itu akademis dan non akademis.
“Ada anak-anak yang berprestasi dibidang olahraga, ada dibidang statis itu sudah dinilai semua, dan hasil temuan kami terbukti jadi banyak laporan masyarakat, kalau ada anak-anak yang melamar dijalur prestasi tidak masuk dalam pengumuman kemarin. Ombudsman setelah paskah pengumuman PPDB dari SMA di kota Palembang itu menerima banyak laporan dari masyarakat laporan itu seratus persen dari jalur prestasi oleh karena itu ternyata Ombusman tidak mengusik jalur lainnya, jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua karena by data laporan itu tidak masuk di Ombusman, walaupun memang ada catatan-catatan kecil juga yang ada masuk di Ombusman. Laporan 80% dari jalur prestasi yang masuk ke Ombudsman adalah orang tuanya bercerita.
‘Pak anak kami ini dapat nilai prestasi tinggi, ada prestasi olahraganya, ada prestasi statis baca Al-Quran, ada prestasi juara kelasnya tapi tidak masuk pak, bahkan nilainya dapat 1000 lebih kenapa tidak masuk pak, tetapi ada teman kelasnya tidak berprestasi nilai 300 tetapi kenapa bisa masuk pak, pada pengumuman kemarin’, kami turun ke sekolah-sekolah tersebut, kami lakukan pendalaman data dan ternyata memang terbukti 80% persen yang mengadu ke Ombudsman, anak-anak ini seharusnya berhak lolos, karena orang-orang tertentu mereka semua terlempar, Ombusman tidak ada kepentingan apapun, tidak ada niat tertentu apalagi motif uang, data kami berdasarkan laporan masyarakat,” papar M Adrian, dihadapan para pendemo.
Untuk diketahui, ada beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang hadir dalam menyampaikan aspirasi mewakili masyarakat seperti antara lain Sriwijaya Corruption Watch (SCW) Sumatera Selatan, Masyarakat Miskin Kota Palembang, Pembina Macan Tutul dan Ketua Garda API Sumsel, Perwakilan Orang Tua yang anaknya masuk ke sekolah melalui Jalur Prestasi, Perwakilan Advokasi Sumsel sekaligus orang tua atlet menembak yang tertunda masuk sekolah, Penasehat Hukum MKKS dari 24 sekolah, Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Sumsel. Menurut pantauan media ini, bahwa dipengujung aksi demo, antara Ombudsman dan massa aksi demo bersepakat, bahwa Ombudsman mencabut kesepakatan penundaan proses PPDB yang sudah berjalan. (Sya)
