Demo Nyaris Ricuh, Ombudsman Sumsel Janji Cabut Kesepakatan Penundaan PPDB
apalagi kearifan lokal harus kita jaga di Sumatera Selatan. Anak-anak di Sumatera Selatan berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan baik, Ombudsman harus memberikan masukan kepada Gubernur atau kepada Diknas Sumatera Selatan bukan mengacak-acak dunia pendidikan di Sumatera Selatan,” ujarnya.
Arifin Kalender Ketua Masyarakat Miskin Kota Palembang, dalam orasinya mengatakan, aksi hari ini masalah PPDB di Sumatera Selatan, dilihat setiap tahun sekolah mengadakan penerimaan murid SD, SMP maupun SMA, disini Ombudsman seharusnya lebih ngerti, lebih peka terhadap kebijakan publik seperti apa.
“Kebijakan publik salah satunya PLN, yang setiap hari kita pakai, air setiap hari kita pakai, transportasi yang setiap hari kita pakai, jalan berlubang, tetapi ini mengenai anak masuk sekolah ini setahun sekali, setiap tahun Ombudsman mengobok-obok dunia pendidikan,” ucapnya.
Ketua SCW Sumsel M Sanusi SH MH mengatakan, datang ke kantor Ombusman ini dengan satu tujuan yakni apa yang menjadi statesman itu sendiri, yang tadinya baik-baik saja, sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021, pernyataan Ombudsman sudah keluar dari Ketua Ombusman itu sendiri artinya mereka yang membuat dan memancing serta mengobok-obok sehingga menimbulkan ketakutan yang luar biasa dikalangan orang tua wali murid dan kepala sekolah.
“Kami selaku pemerhati dunia pendidikan sangat prihatin karena Ombudsman setiap tahun fokus hanya terhadap dunia pendidikan namun tidak memberikan solusi sama sekali, tentang pembangunan sekolah, tentang zonasi, tentang pola-pola penerimaan siswa disekolah itu, yang menjadi catatan kami.
Perlu diketahui sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Selatan tidak cukup menampung sebanyak 28 ribu siswa menurut data Dapodik tahun ini. Hari ini Ombudsman terlalu jauh tentang penerima PPDB, mulai kemarin dan hari ini Kepala-Kepala Sekolah dipanggil, apa yang menjadi problemnya. Penerimaan sudah berjalan, regulasi proses sudah berjalan, ketika dijalan anda menghentikan ini, hal itu yang menjadi problemnya, justru problem listrik mati lampu dan kabel semrawut, Ombudsman harus pikirkan ini,” cetus Sanusi.
Secara terpisah Pemerhati Pendidikan Ketua DPD Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Badan Penelian Aset Negara (BPAN), Syamsudin Djoesman, menuturkan, sangat mendukung program publik yang dilakukan Ombudsman, namun disini Ombudsman harus berpikir objektif dan berimbang tidak memihak satu permintaan kepentingan perorangan.
“Kami dari Aliansi Indonesia, mendukung kinerja yang dilakukan oleh pihak Ombudsman, namun alangkah bijaknya kalau Ombudsman berpikir secara objektif dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, justru Ombudsman dapat memberikan solusi dan inovasi pada dunia pendidikan dalam membantu mencarikan jalan keluar bagi ribuan anak-anak yang terancam putus sekolah, karena diduga tindakan sepihak oleh Ombudsman menunda putusan yang sudah ditetapkan diknas,” tegas Syamsudin Djoesman, ketika diwawancarai wartawan, Kamis (20/06/24).
