Dedi Mulyadi tolak SPP, ingin sekolah gratis di tengah krisis anggaran
Di tengah anggaran yang semakin sempit, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru menutup pintu bagi kembalinya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) pada SMA dan SMK negeri.
Ketika banyak daerah mencari tambahan pemasukan, ia memilih mempertaruhkan fiskal demi menjaga hak warga atas pendidikan gratis.
Perdebatan mengenai pembiayaan pendidikan kembali mengemuka di Jawa Barat. Di tengah tekanan fiskal yang belum sepenuhnya pulih, muncul usulan agar SPP kembali diberlakukan bagi siswa SMA dan SMK negeri.
Usulan tersebut diyakini dapat membantu menutup kekurangan biaya operasional sekolah yang selama ini belum sepenuhnya tertutupi oleh anggaran pemerintah.
Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil sikap berbeda. Ia menegaskan tidak akan mengizinkan kebijakan tersebut diterapkan.
Baginya, pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara, bukan beban yang harus dialihkan kepada orang tua siswa.
"Usulan ini tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa. Kita harus mengkajinya secara mendalam. Sebab, jika SPP kembali diberlakukan, publik bisa menilai pemerintah tidak lagi menempatkan pendidikan sebagai prioritas," ujar Dedi, Rabu (15/7/2026).
Pernyataan itu bukan sekadar respons terhadap polemik yang berkembang, melainkan penegasan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjaga program sekolah gratis di tengah keterbatasan anggaran.
Wacana pemberlakuan kembali SPP muncul dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di DPRD Jawa Barat.
