Dedi Mulyadi tolak SPP, ingin sekolah gratis di tengah krisis anggaran
Dalam keterangannya pada Kamis (16/7/2026), ia memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mempertahankan prinsip bahwa pendidikan menengah negeri harus dapat diakses masyarakat tanpa pungutan.
Sehari kemudian, ia kembali menegaskan bahwa biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah.
Menurut Dedi, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengembalikan beban pembiayaan kepada masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa program sekolah gratis tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Yang menarik, Dedi tidak hanya menyampaikan penolakan. Ia menawarkan langkah yang cukup berani, yakni memangkas anggaran operasional gubernur sebagai salah satu upaya membantu menutup kebutuhan pembiayaan pendidikan.
Pesan yang ingin disampaikan cukup jelas. Efisiensi, menurut Dedi, harus dimulai dari penyelenggara pemerintahan sebelum meminta masyarakat ikut menanggung beban.
Langkah simbolik tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penghematan anggaran tidak semestinya berhenti pada tataran wacana.
Selain itu, Dedi meminta seluruh sekolah mengoptimalkan pemanfaatan dana BOS yang sudah tersedia sebelum mempertimbangkan sumber pendanaan lain.
Baginya, efisiensi pengelolaan anggaran merupakan langkah pertama yang harus dilakukan agar setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.
