Rajawali Ingatkan Ancaman Pidana di Balik Dugaan Cut and Fill Ilegal

"Kalau pemerintah sudah menyatakan tidak pernah menerbitkan izin, sekarang publik menunggu tindakan konkretnya. Jangan sampai bukit sudah habis, lingkungan sudah rusak, baru semua pihak sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab. Hukum harus hadir sebelum kerusakan semakin meluas," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari BP Batam, Pemerintah Kota Batam, DLH, aparat penegak hukum, PT Sri Indah, serta pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.

Redaksi menyediakan ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait untuk menjamin keberimbangan pemberitaan sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

(Yogi/Team)