DPP Gencar Dorong Reformasi Penegakan Hukum Humanis, Keamanan Palembang Bukan Hanya Tanggung Jawab Polisi
Kampus didorong berkontribusi melalui riset dan klinik hukum. Media berperan dalam menyajikan pemberitaan yang akurat dan menghindari penghakiman melalui pemberitaan atau trial by the press. Pemuda diharapkan meningkatkan literasi digital dan melawan hoaks, sedangkan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat pendampingan serta advokasi hukum.
Keempat, penerapan keadilan restoratif secara akuntabel. Gencar menegaskan bahwa pendekatan ini harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh dijadikan sarana untuk menekan korban, memperjualbelikan perdamaian, atau memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu.
Dalam materi tersebut, Gencar turut menyoroti PERMA Nomor 1 Tahun 2024 sebagai salah satu rujukan terkait penerapan keadilan restoratif di pengadilan.
Penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, karakteristik perkara, hak korban, serta prinsip keadilan agar penyelesaian perkara tidak justru merugikan pihak yang membutuhkan perlindungan hukum.
Tujuh Indikator Keberhasilan Sistem Hukum
Untuk mengukur keberhasilan reformasi penegakan hukum, DPP Gencar merumuskan tujuh indikator yang dapat menjadi bahan evaluasi bersama.
Indikator tersebut meliputi kejelasan prosedur hukum, responsivitas dalam menangani pengaduan masyarakat, peningkatan bantuan hukum bagi kelompok rentan, transparansi penindakan etik terhadap aparat, perlindungan terhadap korban, peningkatan kepercayaan publik, serta kualitas literasi hukum masyarakat.
Ketujuh indikator itu menempatkan kualitas pelayanan dan pengalaman masyarakat sebagai bagian penting dalam menilai kinerja sistem hukum.
Penegakan hukum tidak hanya dituntut mampu menindak pelanggaran, tetapi juga harus memberikan kepastian prosedur, membuka akses pengaduan, melindungi hak-hak warga, dan memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan.
