DPP Gencar Dorong Reformasi Penegakan Hukum Humanis, Keamanan Palembang Bukan Hanya Tanggung Jawab Polisi
Ketua Pelaksana Kegiatan, Muhammad Haikal Alafafa, S.Sos., M.Sos., menjelaskan bahwa kuliah umum tersebut merupakan tradisi baru di tubuh Gencar untuk menghadirkan pembahasan persoalan hukum secara lebih terstruktur, sistematis, dan mendalam.
Menurut Haikal, forum tersebut dibangun untuk menjembatani keluhan masyarakat dengan ruang dialog bersama pemangku kepentingan, khususnya terkait persoalan pidana, ketertiban umum, dan kebutuhan terhadap pelayanan hukum yang berkeadilan.
"Kuliah umum ini didesain agar masyarakat bisa memahami persoalan hukum secara mendalam. Saat ini banyak keluhan masyarakat terkait persoalan pidana hingga ketertiban umum. Forum ini hadir untuk mengakomodir hal tersebut agar lembaga hukum ke depan bisa lebih humanis serta mengedepankan sisi kemanusiaan dan keadilan," ujar Haikal.
Melalui forum tersebut, Gencar berharap muncul pemahaman bersama bahwa reformasi penegakan hukum tidak cukup dilakukan melalui perubahan aturan maupun prosedur. Perubahan juga harus menyentuh pola pikir, budaya kerja, dan cara seluruh pemangku kepentingan memperlakukan masyarakat dalam proses hukum.
Empat Agenda Strategis Reformasi Penegakan Hukum
Dalam materi kuliah umum, DPP Gencar menyoroti sejumlah agenda penting untuk mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif.
Pertama, pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan mekanis yang cenderung menitikberatkan pada jumlah orang yang dipenjara dan kelengkapan berkas perkara menuju pendekatan yang mengutamakan keadilan substantif, pemulihan dampak terhadap korban, serta kualitas pelayanan keadilan.
Kedua, penguatan empat posisi strategis masyarakat sipil, yakni menjaga independensi hukum dari tekanan politik dan ekonomi, memastikan kesetaraan akses terhadap keadilan, melindungi martabat manusia, serta menjalankan fungsi pengawasan demokratis secara aktif.
Ketiga, penguatan sinergi lintas sektor atau panca-pilar melalui kolaborasi kampus, media, pemuda, dan organisasi masyarakat sipil bersama institusi penegak hukum serta pemangku kepentingan lainnya.
