Tiga Jenderal Ditahan, RAJAWALI Dukung Desakan YLBHI: Jangan Berhenti di Pelaksana, Usut Siapa Dalangnya
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan keprihatinan sekaligus desakan tegas terkait kasus ini:
"Penetapan tiga tersangka adalah langkah awal, namun tidak boleh berhenti di sini. Publik berhak mengetahui siapa yang memberi perintah, siapa yang mengendalikan operasi, dan untuk apa hasil penyadapan tersebut digunakan.
Jangan hanya pelaksana yang diproses, sementara aktor di balik layar bebas tanpa tersentuh hukum. Pengusutan harus menyeluruh, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat luas," tegas YLBHI.
SOROTAN TEGAS RAJAWALI TERKAIT PENYADAPAN TERHADAP MEDIA DAN LSM:
"Kelakar Presiden Prabowo `saya wasitnya` kini bukan sekadar candaan di atas panggung. Ia semakin terang benderang sebagai sebuah peringatan yang kini terjawab oleh realitas hukum. Pertandingan itu ternyata benar-benar terjadi — bukan di lapangan olahraga, melainkan di ruang kekuasaan. Dan kini, wasit itu mulai meniupkan peluitnya," tegas Hadysa Prana Ketua Umum RAJAWALI.
RAJAWALI menyoroti secara khusus dugaan penyadapan yang menyasar lembaga pers dan organisasi masyarakat sipil:
"Kami menyampaikan sorotan paling tegas: penyadapan terhadap media dan LSM adalah serangan langsung terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi. Jika wartawan dan aktivis masyarakat dapat disadap tanpa prosedur hukum yang sah, maka siapa pun yang kritis dan menyuarakan kebenaran bisa dibungkam. Ini menciptakan ikut ketakutan yang berbahaya — di mana kebebasan pers terancam, dan fungsi kontrol sosial masyarakat menjadi lemah," tambah Ketum
RAJAWALI menegaskan bahwa komunikasi wartawan dengan narasumber, termasuk sumber rahasia, dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Penyadapan tanpa dasar hukum yang kuat dapat merusak kepercayaan publik terhadap media dan menghambat jurnalisme investigasi yang krusial bagi masyarakat.
Poin-poin krusial yang disoroti RAJAWALI:
