Proyek Jalan Rp19,1 Miliar Retak, DPD LSM MAUNG Riau: Jangan Hanya Ditambal, Bongkar dan Kerjakan Ulang 

Menurutnya, proyek bernilai miliaran rupiah harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas, mulai dari kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, tenaga ahli, hingga dinas teknis yang bertanggung jawab.

"Ini bukan pekerjaan dengan anggaran kecil. Nilainya mencapai Rp19,1 miliar dan menggunakan dana pinjaman daerah. Jangan sampai ketika ditemukan keretakan, solusinya hanya menambal permukaan beton tanpa memastikan penyebab kerusakannya."

"Kami mempertanyakan ke mana fungsi konsultan pengawas dan tenaga ahli selama pekerjaan berlangsung. Mereka harus mampu menjelaskan bagaimana pengawasan dilakukan dan bagaimana pekerjaan yang mengalami keretakan bisa terjadi."

"Kalau memang hasil pemeriksaan teknis menyatakan bagian tersebut tidak memenuhi spesifikasi, bongkar dan kerjakan ulang! Jangan mengorbankan kualitas pembangunan hanya demi mempertahankan pekerjaan yang sudah telanjur dilaksanakan," tegas Wan Ade Syahputra.

PENUTUP: DPD LSM MAUNG RIAU AKAN TERUS MENGAWAL

DPD LSM MAUNG Provinsi Riau menegaskan bahwa pengawasan terhadap proyek pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat.

Pihaknya meminta Pemerintah Kota Dumai, Dinas PUPR, DPRD Kota Dumai, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proyek tersebut agar tidak saling melempar tanggung jawab.

Jangan sampai dana pinjaman daerah yang seharusnya menjadi investasi pembangunan justru menghasilkan infrastruktur yang bermasalah dan berpotensi membebani keuangan daerah di kemudian hari.

"Kami tidak mencari-cari kesalahan siapa pun. Tetapi ketika ada pekerjaan yang diduga tidak sesuai standar, harus ada pemeriksaan, harus ada pertanggungjawaban, dan harus ada perbaikan. Uang daerah wajib dipertanggungjawabkan!"