Bupati, DPRD dan Kapolres Muba Terima Aspirasi Penambang Minyak Rakyat, Sepakati Masa Transisi Enam Bulan

Dalam forum tersebut, Kapolres Muba menyatakan tidak akan melakukan penangkapan terkait aktivitas penambangan dan/atau penyulingan minyak rakyat selama masa transisi tersebut, dengan sejumlah komitmen yang harus dipenuhi masyarakat.

Di antaranya minyak tidak dijual melalui jalur di luar mekanisme negara serta aktivitas masyarakat tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan terhadap perkara hukum yang telah terjadi, para pihak sepakat agar penanganannya dapat dipertimbangkan melalui mekanisme Restorative Justice serta tetap mengedepankan prinsip penegakan hukum yang adil.

DPRD Muba selanjutnya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi dan pihak terkait, termasuk unsur sektor migas, untuk membahas lebih lanjut langkah-langkah legalisasi penyulingan minyak tradisional.

Perwakilan massa, Hairot, berharap kesepakatan tersebut menjadi pintu keluar bagi masyarakat yang selama ini menghadapi persoalan tata kelola minyak rakyat.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum sekaligus kejelasan mengenai mekanisme pengelolaan minyak rakyat yang dikaitkan dengan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

“Kami minta Forkopimda sama-sama mengawal proses legalisasi minyak ini. Kami berharap selama proses tersebut tidak ada lagi penegakan hukum yang dirasakan tidak berkeadilan,” katanya.

Kesepakatan masa transisi enam bulan tersebut kini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, sektor migas dan masyarakat untuk duduk bersama mencari formula legal yang dapat mengakomodasi aktivitas minyak rakyat.

Namun, proses tersebut tetap membutuhkan tindak lanjut konkret, terutama pendataan sumur dan refinery, pembahasan tata kelola serta harga minyak, mekanisme penyaluran minyak kepada negara, hingga kejelasan regulasi dan pengawasan.