Aliansi Indonesia Sumsel Desak KPK Usut Tuntas OTT OKU: Bongkar Semua Jaringan, Jangan Hanya Kambing Hitamkan Bawahan
2. Pemkab OKU dan DPRD OKU harus membuka semua data proyek, tender, dan dokumen anggaran kepada publik untuk menghindari manipulasi.
3. Kemendagri dan Bappenas diminta meninjau kembali sistem pokir agar tidak menjadi alat politik dan sumber korupsi daerah.
4. Partai politik wajib menonaktifkan setiap kader atau anggota DPRD yang terlibat, agar tidak mencoreng marwah lembaga legislatif.
“Tidak ada alasan melindungi pejabat korup. Kalau terbukti menerima fee proyek, mereka harus dipidana sesuai undang-undang tipikor. Negara ini butuh pejabat yang bersih, bukan pedagang anggaran,” tegas Syamsu.
Jangan Biarkan Kasus Ini Padam, Kasus OTT OKU menjadi pengingat keras bahwa korupsi daerah bukan hanya soal uang, tapi soal karakter kekuasaan.
Jika KPK berhenti di permukaan tanpa menelusuri aliran dana dan pelindung di balik layar, maka kasus ini hanya akan menjadi catatan berita ,bukan tonggak perubahan.
“Aliansi Indonesia Sumsel akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami tidak ingin rakyat OKU hanya jadi penonton dari korupsi berjamaah. Siapa pun yang terbukti, harus dipidana. Itu harga mati bagi penegakan keadilan.” ( Tim)
