Ketika Etika Dikritik di Tengah Politik yang Tak Beretika

Gibran dikritik oleh beberapa pihak terutama pendukung paslon nomor urut 1 dan 3 pasca debat cawapres, Minggu (21/1/2024).

Gibran dituding kurang beretika karena dianggap melakukan gimmick yang oleh sebagian pihak dianggap mengejek atau melecehkan.

"Padahal itu gaya guyon melalui gimmick, biar suasana lebih cair dan tidak kaku. Tapi namanya orang tidak suka, apapun tetap dipersepsikan negatif," kata Ketua Bidang Media dan Informasi, Muhammad Safei.

Kritik berlebihan terhadap Gibran itu menurutnya mencerminkan ketidak fahaman terhadap perkembangan terkini, terutama terkait generasi muda, yaitu generasi millenial dan gen-Z.

"Sulit ketika kita menerapkan sudut pandang generasi sebelumnya untuk menilai generasi milenial dan gen-Z, akibatnya ya berlebihan atau luput," ujarnya.

Standar atau sudut pandang beda generasi itu yang kemudian dieksplor untuk mengkritik Gibran habis-habisan, salah satunya Gibran dianggap kurang beretika.

"Itu yang pertama ya, yang kedua soal etika itu sendiri. Agak aneh mendengar orang ngomong soal etika di tengah rendahnya etika dalam berpolitik. Sangat rendah kalau nggak boleh disebut nggak ada," jelasnya.

Rendahnya etika politik itu dengan jelas mulai diperlihatkan oleh Nasdem, parpol yang pertama deklarasi mendukung Anies Baswedan yang dipersonifikasikan atau dipersepsikan sebagai antitesis dari Jokowi, serta tema besar yang diusung adalah perubahan.

"Sementara Nasdem sendiri berada di pemerintahan dan tidak menarik diri dari koalisi sembari membiarkan capres yang mereka usung terus melakukan kritik bahkan serangan terhadap pemerintah. Jadi Nasdem menjadi bagian koalisi namun juga memerankan diri sebagai bagian dari oposisi," tuturnya.

Rendahnya etika politik itu makin kentara pasca dipilihnya Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang parpolnya masih berada dalam koalisi, namun mulai kerap melontarkan serangan terhadap pemerintah.

"Yang paling vulgar tentu penolakan Cak Imin terhadap IKN yang bukan saja merupakan program pemerintah namun juga amanat undang-undang," lanjut Safei.

Mahfud MD pun yang semula terlihat menahan diri, pada akhirnya ikut juga mengkritik pemerintah.

"Padahal beliau masih seorang menteri, artinya bagian dari pemerintah," kata dia.

Dia menambahkan kritik soal etika terhadap Gibran itu antara standar ganda dalam menerapkan etika atau bahkan kurangnya pemahaman.

"Kalau kurang faham sih seharusnya ngga ya, mereka kan figur publik yang cerdas dan pintar. Mungkin lebih pas menggunakan standar ganda, mungkin juga tidak mau bercermin sehingga tidak bisa melihat rendahnya etika politik pihak mereka sendiri," ujar Safei.

Safei menyimpulkan banyak politikus atau pengamat politik yang tidak berada pada posisi moral yang tepat untuk bicara soal etika.

"Posisi moral itupun saya rasa tak banyak yang tahu, atau yang tahu pura-pura ngga tahu. Yang penting nafsu politiknya tersalurkan," tutupnya. (*)