UU yang Baru Membuat KPK Tak Bisa Tangani Korupsi di BUMN

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif.

Serta, pejabat lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggara negara. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.