Usulan BBK dan SIPD Klaten Raib, Banyak Kepala Desa Kena Marah Bupati
Sebelumnya, usulan BKK melalui anggota DPRD yang diajukan di APBD disebut-sebut hilang dari SIPD.
“Beberapa hari yang lalu ada fakta bahwa BKK yang mungkin sebagian ada di desa dan hasil dari Pokir [pokok pikiran] anggota dewan yang notabene melalui tahapan normatif dan ending-nya di SIPD ternyata sebagian hilang. Hampir semua fraksi menginformasikan hal tersebut,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Klaten, Widodo, Kamis (12/1/2023).
Widodo mengatakan Pokir merupakan aspirasi masyarakat untuk pembangunan daerah dan dipilih melalui skala prioritas. Artinya, belanja pembangunan itu benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Permasalahan itu sudah dirapatkan di DPRD dan awalnya diduga karena kerusakan sistem. Namun, setelah ditanyakan ke Kemendagri, kesalahan bukan di sistem.
Agar isu itu tak semakin liar, Widodo mengatakan anggota DPRD lintas fraksi sudah bersurat ke pimpinan DPRD. Surat itu disampaikan agar pimpinan DPRD bisa memfasilitasi pertemuan alias rapat dengan TAPD guna mendapatkan penjelasan resmi terkait hilangnya BKK.
Pada akhir pekan ini, eksekutif dan legislatif menggelar rapat guna membahas permasalahan tersebut.(slo/red)
Editor : Awi
