Usulan BBK dan SIPD Klaten Raib, Banyak Kepala Desa Kena Marah Bupati

KLATEN — Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) hingga kini masih mencari penyebab utama raibnya usulan bantuan keuangan khusus (BKK) di APBD 2023 dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Dugaan awal, raibnya BKK di APBD itu lantaran sistem eror.

Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan setelah ada keluhan dari sejumlah anggota DPRD terkait BKK, ada rapat dengan TAPD.

“Sudah kami cek kenapa ini bisa terjadi dan ternyata ada eror pada sistemnya,” kata Mulyani saat ditemui di wilayah Kecamatan Klaten Selatan, Jumat (13/1/2023).

Advertisement

Baca juga: Angka Transaksi Jual Beli Capai Puluhan Juta, Emak-emak di Klaten Ini Terciduk Polisi

Selain BKK usulan melalui DPRD, Mulyani mengakui BKK yang diusulkan melalui bupati juga ada yang raib.

“BKK [usulan melalui bupati] juga banyak [yang hilang]. Saya dimarahi banyak kepala desa ini. Jadi ini memang by system, bukan karena ada seseorang yang sengaja. Ya nanti diperbaiki di APBD perubahan 2023 mapun di APBD murni 2024,” kata Mulyani.

Advertisement

Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jajang Prihono, mengatakan persoalan hilangnya usulan BKK dari SIPD itu masih terus dibahas dan dicari penyebab utamanya. Dia memastikan tak ada unsur kesengajaa hilangnya usulan BKK di APBD dari SIPD itu.

“Ini masih dicari benang merahnya. Jadi bukan karena kesengajaan. Masih mapping dengan teman-teman mencari penyebab utamanya. Sementara ini yang ditemukan karena sistem yang tidak support sehingga yang sudah diinput tetapi tidak keluar,” kata Jajang.

Disinggung nilai BKK yang diduga hilang, Jajang belum bisa memastikan. Saat ini, Pemkab masih terus menyandingkan data antara yang diusulkan dengan data yang dimasukkan dalam SIPD.

Advertisement

Baca juga: Rapat di Gelar, DPRD Klaten Pertanyakan Hilangnya Dana BKK di APBD 2023

Jajang menjelaskan SIPD merupakan sistem yang diberlakukan dari pemerintah pusat dan dua tahun ini diterapkan. Dia mengakui saat ini memang belum bisa mapan untuk menerapkan sistem tersebut. Namun, Pemkab berupaya terus melakukan penyempurnaan menerapkan sistem tersebut.