Survei Litbang Kompas Sebut 48,2 Persen Masyarakat Tak Puas dengan KPK, Aliansi Indonesia Minta Saatnya Peran Serta Masyarakat Ditingkatkan

Perpu Tidak Menyelesaikan Masalah

Tentang adanya pihak yang mengusulkan diterbitkan Perpu aga KPK kembali ke seperti Undang-Undang semula, menurut Syafei hal itu tidak menyelesaikan masalah.

"Justru akan menyulut polemik baru yang dampaknya KPK akan berada dalam situasi ketidakpastian, setidaknya untuk sementara waktu. Solusinya ya itu tadi tingkatkan peran serta masyarakat, lalu masyarakat harus kritisi juga lembaga pemerintahan atau lembaga negera yang lain, terutama BPK. Gimana logikanya coba jika daerahnya mendapat opini WTP tapi Kepala Daerahnya kena OTT," pungkasnya.