Rangkap Jabatan, DPD LAI Sumsel Minta PJ Walikota Palembang Melakukan Evaluasi Terhadap Kasi Trantib IB2 Palembang.
Palembang_AliansiNews.id.
Sebagai bentuk menindaklanjuti instruksi Bawaslu RI terkait penyelenggara adhock yang tidak bisa merangkap jabatan sebagaimana hasil temuan DPD LAI Wilayah Sumatera Selatan menemukan sejumlah penyelenggara adhock yang merangkap jabatan di instansi lain.
Saat ini Bawaslu kota Palembang diduga mengangkat kepala kesekretariatan yang merupakan Kasi Trantib di kecamatan, dan tercatat masih merangkap sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan.
Saat di minta temui di ruang kerjanya, Ketua DPD Aliansi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Syamsudin Djoesman. Selasa.(14/11/2023) mengatakan, terkait adanya PNS double job sebagai penyelenggara pemilu. Seharusnya Bawaslu Kota Palembang Menindaklanjuti instruksi Bawaslu RI, dengan adanya surat edaran kepada seluruh jajaran penyelenggara adhock kecamatan untuk memasukan surat penonaktifan dari instansi lain yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga tersebut.
“Ini kan temuan dari BPAN LAI Sumsel penyelengara adhock yang merangkap jabatan, baik ASN, Perangkat Desa, Pendamping Desa, Honorer, PKH dan lain sebagainya,” Katanya
Dijelaskan, edaran tersebut telah disampaikan kepada pimpinan Adhock di berbagai kecamatan se-kota Palembang. selaku penyelenggara adhock, seharusnya beberapa PNS sudah memasukan surat penonaktifan diri sementara, dari instansi tempatnya berdinas. Untuk itu penyelenggara adhock harus bisa memilih apakah harus bekerja sebagai penyelenggara pemilu ataukah memilih profesi atau pekerjaan lain.
”Karena penyelenggara pemilu wajib bekerja penuh waktu sehingga harus memilih, apakah di Bawaslu ataukah lembaga lain, hal ini juga berkaitan dengan dobel gaji yang diterima oleh penyelengara adhock,”Tuturnya
Baca juga: Oknum Kepala Kesekretariatan Panwas IB2 Palembang Rendahkan Profesi Wartawan
Lanjutnya, ada salah satu ASN yang masih aktif di Kecamatan IB2 Kota Palembang, yang bersangkutan saat ini merangkap sebagai Kepala Kesekretariatan.” seharusnya ASN dia wajib berhenti dari jabatan lamanya selaku Kasi Kasi Trantib," jelasnya
