Proyek Pembangunan Dermaga Karang Baru Kemenhub Desa Karang Baru diduga jadi Ajang bancakan oknum pejabat

Desakan terhadap Kejati Sumsel untuk mengusut kasus ini semakin menguat. Masyarakat menuntut aparat hukum segera melakukan investigasi mendalam di lokasi proyek dan menelusuri aliran dana yang terlibat.

“Ini bukan hanya soal proyek gagal, tapi bentuk penghancuran kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kami mendesak Kejaksaan untuk segera memanggil dan memeriksa kontraktor serta pejabat terkait. Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja,” tegas. Syamsudin Djoesman, seorang aktivis anti-korupsi.

Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa APBN yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru dirampok oleh segelintir oknum. Dengan nilai anggaran sebesar Rp 21 Milliar, proyek ini seharusnya mampu menghasilkan fasilitas yang berkualitas tinggi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya." Ujar Ketua DPD BPAN_LAI Provinsi Sumsel

Proyek ini juga memunculkan pertanyaan serius tentang komitmen pemerintah daerah dalam mengawasi penggunaan anggaran. Apakah pengawasan lemah atau justru sengaja dibiarkan?, terangnya

Jika tidak segera diusut, kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek lain di Sumsel, Khususnya di Kabupaten Banyuasin. Kami mendesak  Pj Gubernur Sumsel untuk bersikap tegas terhadap bawahannya yang diduga terlibat.

Jangan sampai ketidakpedulian pemerintah justru memunculkan ketidakpercayaan publik yang lebih besar.

Keberanian Kejaksaan untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas akan menjadi ujian besar bagi penegakan hukum di Sumsel. Jika terbukti bersalah, kontraktor dan pejabat yang terlibat harus dijatuhi hukuman berat agar memberikan efek jera.

Proyek ini adalah cerminan nyata bagaimana uang rakyat dirampok di depan mata. Jika dibiarkan, maka korupsi akan terus menjadi kanker yang menghancurkan pembangunan daerah," tandasnya. (Tri Sutrisno)