Pemberantasan Korupsi Bukan KPK Semata-mata, Peran Kolaborasi Berbagai Pihak Sangat di Harapkan
Berdasarkan UU Nomor 19/2019 tentang KPK, kasus korupsi yang ditangani KPK hanya menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar dan melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang terkait korupsi.
Oleh karenanya, kerugian negara di bawah nilai Rp1 miliar, baik penyelidikan, penyidikan, maupu penuntutan diserahkan kepada Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Tugas KPK adalah melakukan supervisi saja.
Ada tiga tugas pokok Polri berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) menegakkan hukum, dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Terkait tugas pokok itu, berdasarkan Pasal 14, Polri bertugas menyelidiki dan menyidik terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan. Di sinilah, Polri berwenang menangani kasus korupsi sebagai tindak pidana
Di sisi lain, ada pula peran Kejaksaan. Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Disebutkan pada Pasal 30 huruf (d), tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, salah satunya UU Pemberantasan Tipikor.
Selain itu, dalam tindak pidana korupsi, jaksa juga berperan penting untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka korupsi.
Berbeda dengan Polri dan Kejaksaan, KPK memiliki kewenangan lebih khusus terkait pidana korupsi. KPK menangani kasus korupsi sesuai dengan dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku.
Selain menindak, KPK juga memiliki tugas edukasi dan pencegahan tentang korupsi. Saat ini, KPK sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan edukasi dan pencegahan korupsi.
