Mengenal KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Berikut Penting Peran Tugas Serta Kewajibannya

Masyarakat berharap banyak terkait adanya Lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di negara kita ini dan sangatlah penting. Hingga saat ini, korupsi masih banyak ditemukan dan tentu sangat merugikan masyarakat serta negara.

Hal ini menjadi suatu latar belakang mengapa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdiri. Dikarenakan KPK merupakan sebuah lembaga yang namanya sering disebut-sebut oleh media. Pasalnya, KPK menjadi lembaga yang melakukan tindakan pencegahan serta penindakan kejahatan korupsi. 

Definisinya, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah lembaga yang biasanya disingkat sebagai KPK. KPK merupakan lembaga negara yang berdiri di tahun 2002. Dilihat dari namanya, orang-orang sudah tahu bahwa KPK memiliki tugas memberantas kasus korupsi di Indonesia.

KPK adalah lembaga yang independen serta bebas dari berbagai kekuasaan untuk menjalankan tugas maupun wewenangnya. Lembaga ini diberi amanat oleh konstitusi supaya bisa melakukan pemberantasan berbagai kasus korupsi.

Korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan politisi, pejabat publik, pegawai negeri, atau pihak lain yang menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Advertisement

Kemudian KPK memiliki peran untuk memberantas korupsi dengan intensif, profesional, serta berkesinambungan. Hal ini membuat tujuan dibentuknya KPK sudah sangat jelas.

Keberhasilan peran Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah dan memberantas korupsi dikarenakan KPK memiliki kewenangan dalam pengambilalihan untuk penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan yang dilakukan kepolisian serta kejaksaan.

Tak cukup itu saja, KPK juga memiliki kewenangan yang luar biasa sebagai sebuah lembaga superbody untuk pemberantasan korupsi. Adanya dukungan dari negara yang dimiliki oleh lembaga KPK, diharapkan lembaga ini bisa menjadi sebuah lembaga anti korupsi yang efisien dan efektif.

Efisien memiliki arti besar pengembalian uang yang sudah dikorupsi pelaku oleh KPK harus lebih besar dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan negara untuk mendukung KPK.