Izin tambang sulit, Proyek Strategis Nasional di Jateng diduga banyak gunakan hasil tambang ilegal

Izin tambang sulit, Proyek Strategis Nasional di Jateng diduga banyak gunakan hasil tambang ilegal
Foto: Potret tambang ilegal di lereng Merapi Desa Kemiren Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. (Dok. Dinas ESDM Pemprov Jateng)
JATENG
Minggu, 24 Sep 2023  11:20

Ketua Asosiasi Tambang Batuan Indonesia (ATBI) Jawa Tengah Supriyanto menyebut hasil tambang batuan ilegal di Jateng diduga mengalir ke sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Hal itu akibat minimnya hasil tambang legal yang tersedia.

Hal itu disampaikannya saat diskusi ‘Tambang Ilegal, Tragedi Banyumas dan Pertambangan Jawa Tengah di Hotel Patra, Semarang, dikutip dari Detikjateng, Minggu (23/09/2023).

Jumlah kebutuhan tersebut bisa meningkat jauh lebih besar jika melihat kebutuhan pembangunan lain baik oleh negara maupun swasta.

Baca juga: Setelah Didemo NU Srumbung, Polisi Grebek Aktivitas Tambang Ilegal

“Karena adanya antara supply and demand itu ada gap, gap itu kan membuka adanya pasar gelap. Maksud saya daripada pasar gelap ini dibiarkan kita bicara saja secara regulasi secara apa ada intervensi lah sedikit,” katanya.

Dia menyebut kebutuhan tambang tersebut sebenarnya sudah bisa dicukupi dari material yang berada di sekitar Gunung Merapi. Hanya saja, izin menambang di kawasan itu cukup sulit.

“Dengan kata lain izin sesuai, masuk L3 tapi secara teknis menurut BBWS tidak bisa,” tambahnya.

Hal itu menjadikan tambang ilegal kerap ditemukan di sekitar Merapi. Padahal aktivitas tambang ilegal tersebut merugikan negara.

Baca juga: Gibran Sebut Bekingan Tambang Ilegal "Ngeri", Ganjar: Kita Grebek!

Adapun soal data kebutuhan material hasil tambang itu juga diakui oleh Kepala Bidang Minerba ESDM Jawa Tengah Agus Sugiharto. Ada dugaan bahwa material hasil tambang ilegal masuk ke PSN.

“Bahwa kebutuhan untuk kegiatan konstruksi di lapangan itu tidak diperhitungkan dan tidak dipertimbangkan dulu sumbernya dari mana sehingga tidak ada sinkronisasi dari kabupaten sampai pemerintah pusat harusnya ada sinkronisasi dalam suatu perencanaan pembangunan itu secara komprehensif dari bawah sampai atas harus pasti kebutuhannya berapa diambil dari mana kan harus jelas, orang semuanya ada kok,” paparnya. ada kok,” paparnya

Hal:
1
2
Berikutnya
Formasi Indonesia Satu Jaro Ade
TAG:
tambang ilegal
galian c
merapi
Berita Terkait
Selengkapnya