Desakan Keras Warga Desa Sebokor: Kejaksaan Negeri Banyuasin Diminta Segera Tetapkan Oknum Kades Sebokor sebagai Tersangka

4. Banyaknya  bantuan untuk masyarakat desa sebokor tidak tepat sasaran 

5. Pihak desa bertindak semena-mena mengakui lahan seluas 4 ha milik desa, padahal lahan yang klaim sepihak oleh desa tersebut, selama ini telah kelola oleh warga

Lebih lanjut ia menuturkan, "Kami menduga, kades amir beserta perangkatnya selama periode 4 tahun lalu telah melakukan korupsi dana desa secara masif.

Lanjutnya, "Meskipun beberapa waktu lalu pihak penyidik Kejari serta Inspektorat Kabupaten Banyuasin, kami berharap aparat penegak hukum untuk segera menetapkan tersangka oknum kepala desa tersebut, jangan sampai kejadian serupa berulang di desa lain, dalam wilayah Kabupaten Banyuasin,' pintanya.

Menyikapi Dugaan tersebut, ketua Tim Investigasi Lembaga Aliansi Indonesia Wilayah Sumsel, David Kaunang mengatakan, Jika dugaan ini benar, maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar hukum, termasuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal ini oknum Kades Sebokor, disangkakan melanggar Primer pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsider pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dengan adanya dasar hukum tersebut,   DPD BPAN LAI Sumsel berharap agar aparat penegak hukum, Kejari Banyuasin segera menetapkan oknum Kades Sebokor tersebut sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa Periode 2021 hingga 2024," tandasnya. (Tri sutrisno)